Tiga Faktor Utama Penggerak Revolusi Kebijakan Publik

TIMESINDONESIA, MALANG – KEBIJAKAN Publik adalah buku yang ditulis oleh Hayat, S.A.P, M.Si, saat ini beliau adalah dosen pada Program Administrasi Universitas Islam Malang. Buku ini menjelaskan tentang hubungan kebijakan publik dengan evaluasi, reformasi, dan formulasi. Buku ini sangat cocok untuk siapa pun yang ingin mempelajari tentang kebijakan publik. Penulisan dalam buku ini banyak mencantumkan tentang pendapat-pendapat para ahli sebagai pengantar sehingga memudahkan pembaca memahami  dan dapat mengembangkan perspektif pembaca lebih luas lagi.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Secara umum kebijakan publik adalah suatu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pelaku kebijakan (pemerintah) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di sebuah negara dalam masyarakat yang mana penyusunannya telah melalui berbagai tahap. Dalam buku Kebijakan Publik ini, Hayat menyampaikan bahwa proses kebijakan publik tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda setting semua pihak dalam pemerintah. Kebijakan publik dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku di dalamnya.

Kebijakan publik akan maksimal jika telah melalui tahap evaluasi, reformasi, dan formulasi. Sebuah kebijakan lahir dari suatu persoalan-persoalan di dalam masyarakat yang kemudian pelaku kebijakan mengambil tindakan untuk membuat suatu kebijakan untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi sehingga persoalan-persoalan tersebut dapat terselesaikan dengan tuntas. Namun kebijakan tidak selalu bisa langsung dapat mencapai sasaran, maka dari itu penting adanya evaluasi kebijakan yang telah dibuat. Jika dalam evaluasi kebijakan terdapat suatu kekurangan dalam suatu kebijakan, maka pelaku kebijakan perlu melakukan reformasi kebijakan.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Pelayanan publik salah satu bagian dari kebijakan publik. Idealnya sebuah pelayanan publik adalah sebuah pelayanan yang menerapkan sistem Good Governance. Namun di Indonesia sendiri dalam sebuah penelitian oleh Hayat melalui BAPPENAS, 2010 menyatakan bahwa sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan terbuka dalam informasi tentang hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Disamping itu, penggunaan TI sebagai salah satu instrumen layanan masih belum secara maksimal dirasakan termasuk di dalamnya menyangkut akuntabilitas layanan masih terbilang rendah. Begitu juga dengan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan (Hal 49).

Buku Kebijakan Publik (Penulis: Hayat, S.A.P., M.Si. Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Unisma Malang)

Diberbagai kasus tentang buruknya pelayanan publik maka hal tersebut masih menjadi tanggungan pemerintah sebagai pelaku kebijakan. Penilaian kinerja seorang pegawai sebagai pelaksana kebijakan sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas suatu pelayanan publik. Hayat menyatakan bahwa di berbagai sektor pelayanan, masih ditemukan pelayanan yang tidak baik. Pelayanan dasar atau pelayanan umum, barang maupun jasa masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan yang disadari oleh banyaknya keluhan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan (Hal 83). Maka dari itu kebijakan publik perlu dievaluasi lagi tentang proses pelayanannya kemudian merencanakan konsep formulasi untuk mengambil kebijakan yang terbaik, kemudian terjadilah proses reformasi kebijakan publik menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.***

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement