13 Ribu Hektare Lahan Perhutani Banyuwangi Selatan Digarap Warga Lewat Perhutanan Sosial

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Sebanyak 13 ribu hektare lahan wilayah Perhutani KPH Banyuwangi Selatan resmi digarap warga melalui program Perhutanan Sosial. Hal ini adalah tindak lanjut program yang dicanangkan Presiden Jokowi melakui Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK).

Administratur (Adm) Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Nur Budi Susetya menjelaskan, pengelolaan PS tersebut dilakukan oleh sejumlah kelompok, meliputi 14 kelompok dengan skema kemitraan kehutanan dan 2 kelompok pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

“Ada pula pengusulan melalui SK (Surat Keputusan), Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK),” katanya, Selasa (12/11/2019).

Budi menjelaskan, pengelolaan ini diprioritaskan kepada warga penggarap yang belum memiliki lahan. Per orang, mereka bisa mengajukan luasan maksimal 2 hektare. Sebagai bukti kemitraan, juga dilakukan perjanjian nota kerjasama.

“Pengajuan wajib melampirkan KTP, sebagai bukti mereka benar-benar berdomisili di sekitar hutan,” ungkap Budi.

Pengelolaan PS, lanjutnya, bisa berbasis lahan atau non lahan. Diterangkan, pengelolaan berbasis lahan adalah memadukan antara tanaman hutan dengan jenis kegiatan usaha atau perekonomian masyarakat. Bisa perpaduan tanaman hutan dengan pertanian (agroforestry), tanaman hutan dengan peternakan (silvopastura) dan tanaman hutan dengan perikanan (silvofishery).

“Sedang kegiatan berbasis non lahan seperti halnya memadukan tanaman hutan dengan kegiatan wisata,” ucapnya.

Dalam menjalankan program PS, KLHK menggandeng lintas elemen masyarakat. Termasuk LSM, yang sering berperan sebagai pendamping. Pemerintah desa juga turut dilibatkan sebagai mediator dan penengah ketika terjadi permasalahan.

“Jika terjadi persoalan, bisa diselesaikan di tingkat desa. Seperti halnya yang terjadi di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, kita mengumpulkan pihak-pihak terkait termasuk para pendamping, karena disitu ada ketidak sinkronan antar pedamping,” ucapnya.

Pelibatan pemerintah desa ini dianggap cukup vital guna meminimalisir terjadinya konflik.

Budi berharap, program Perhutanan Sosial di wilayah Perhutani KPH Banyuwangi Selatan ini mampu mendorong kesejahteraan masyarakat pinggiran hutan. Guna suksesi program KLHK, dia juga menyambut baik adanya kemitraan hingga target 43 ribu hektare lahan di wilayahnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement