Menuju Pelayanan Publik Lebih Transparansi

TIMESINDONESIA, MALANG – DALAM buku yang ditulis oleh Hayat S.A.P., M.SI. dan diterbitkan oleh intrans publishing yang mengangkat tema tentang kebijakan publik yang terdiri dari 134 halaman beserta cover memiliki banyak isi dan penjelasan yang bervariatif. Dimana buku ini bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan publik tentang bagaimana kebijakan publik yang terjadi saat ini di Indonesia.

Tentu saat ini masih banyak sekali kebijakan yang belum terlaksana dengan baik atau belum terealisasikan dengan sempurna. Kebijakan publik yang dijelaskan sebagai keputusan keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan yang artinya kebijakan publik sendiri tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda semua pihak dalam pemerintahan. Hal ini tentu saja suatu kebijakan harus bisa diambil secara tegas dan jelas dalam konteks apapun itu, karena itu merupakan suatu faktor penting dalam hal proses pembangunan atau tata letak kota.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Dalam buku yang ditulis, penulis menaruh fokus pada tiga hal yang sangat dominan tentunya dalam konteks kebijakan publik yaitu reformasi kebijakan, evaluasi kebijakan dan formulasi kebijakan. Harapan dari sang penulis sendiri adalah agar kebijakan-kebijakan di Indonesia sendiri bisa lebih terstruktur dan lebih sistematis. Karena di Indonesia sendiri suatu system kebijakan masih belum jelas dan tegas.

Tentu saja penulis menyoroti tiga aspek penting bukan hanya berdasarkan opini-opini yang beredar di masyarakat melainkan melalui proses pengamatan dari berbagai analisis dan data-data yang beredar. Tentu saja di dalam buku juga dijelaskan tentang reformasi birokrasi yang mencakup pengertian, konsep dan strategi.

Ada banyak definisi mengenai kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli. Masing-masing definisi memberi penekanan yang berbeda-beda dan cenderung disesuaikan dengan latar belakang masing-masing ilmuwan. Suatu kebijakan pastinya mempunyai suatu rangkaian proses mulai dari proses evaluasi, yaitu penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut, proses evaluasi tujuannya untuk meninjau kembali apakah kebijakan sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan apakah sudah mencapai tujuan kebijakan atau belum. Kemudian proses formulasi, yaitu merumuskan kebijakan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Kelebihan dari buku ini, banyak berbagai pandangan dari para ahli dan ilmuan yang ada, sehingga menambah literatur bagi pembacanya. Dan juga tata bahasa dari buku ini mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Materi yang tercantum didalamnya juga cukup lengkap dan sangat bermanfaat yang mencakup seluruh bagian dari kebijakan publik. Apalagi oleh mahasiswa yang menempuh jurusan tersebut saya rasa penggunaan tata bahasa dalam buku mudah dipahami secara keseluruhan dari isi buku tersebut.

Kelemahan dari buku ini saya sangat sulit menemukan kekurangan dari buku ini, karena dalam buku ini penjelasan tiap-tiap bab dan materinya mudah dipahami dan selalu mencakup banyak hal. Hal itulah yang menyebabkan pemahaman dalam buku kebijakan publik lebih mudah dipahami karena penjelasan setiap materi lebih fleksibel.***

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement