Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Kebijakan Publik Mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Senin, 11 November 2019 - 20:13 | 284.87k
Fita Yuliani (Mahasiswa Unisma)
Fita Yuliani (Mahasiswa Unisma)
FOKUS

Universitas Islam Malang

TIMESINDONESIA, MALANGDALAM buku “Kebijakan Publik, Evaluasi, Reformasi dan Formulasi” ini menjelaskan tentang  proses-proses  kebijakan  publik dalam semua pihak dalam pemerintahan, dan untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul  dalam  kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek di dalamnya.

Kebijakan  publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi oleh saudara Hayat S.A.P.M.Si menyampaikan tentang pengaruh pentingnya Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi dalam kebijakan publik yang mempuyai satu kesatuan dan saling berkaitan. Sehingga dapat berpengaruh antara siklus kebijakan tersebut. Kebijakan publik dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan  ketentuan  yang berlaku di dalamnya.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Kebijakan publik tentu diikuti oleh evaluasi, reformasi, formulasi, dimana evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Dari semua itu bisa dikatakan, bahwa formulasi, reformasi, imlementasi maupun evaluasi adalah yang dilakukan berdasarkan kepentingan kepada publik dan membentuk sebuah pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut agar tecapai suatu tujuan yang diharapkan.

Resensi-Buku-Kebijakan-Publik-Fita-Yuliani.jpg

Evaluasi kebijakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan. Menurut penulis dalam buku  ini mengatakan  kewenangan dalam pemerintahan baik bersifat formal maupun informal. Penulis mengatakan bahwa kebijakan publik pastinya diikuti oleh reformasi yang melekat pada aspek-aspek kebijakan publik.

Dalam mencapai sebuah tujuan dari kebijakan sesuai dengan harapan membutuhkan formulasi implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan sebagai tindakan kepentingan publik. Dalam upaya membangun reformasi administrasi dan  reformasi birokrasi yaitu dengan tujuan utama pemerintah harus diawali dengan reformasi kebijakan publik. Menuntut penulis mengatakan bahwa pengimplementasian reformasi birokrasi sudah dilakukan disetiap lembaga atau kementrian.     

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai arti dan makna tersendiri dalam arti konteks maupun dalam kontennya. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan kebijaksanaan adalah alternatif keputusan sebagai bentuk penghormatan atau faktor lainnya untuk memberikan rasa adilan dan kebaikan bagi seseorang atau sekelompok orang terhadap proses kebijaksanaan yang dilakukan.

Jadi kebijakan adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sebagai konsekuensi logis dan tindakan dan pertanyaan oleh pemerintah. Dalam penulis buku ini mengatakan kebijakan publik mempunyai pengaruh signifikan terhadap system dan tatanan pemerintahan. Penilaian yang baik dan profesional, pasti akan ekosistem reformasi birokrasi dan dapat bersinergi bagian perkembangan dan peningkatan kualitas pelayanan.

RINGKASAN

BAB 2: Kebijakan Publik

Dalam penulis buku ini mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam kepentingan bersama dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan pernyataan pemerintah. Dalam definisi kebijakan publik ini sudah dijelaskan secara rinci oleh beberapa para ilmuwan. Kebijakan publik merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan dalam suatu negara.

Dalam buku ini menjelaskan proses sebuah kebijakan dalam pengkajian terhadap  tujuan untuk menngintegrasikan dalam orientasi masalah dan kebijakan publik. Penulis juga menjelaskan tentang bentuk, tujuan dan fungsi kebijakan publik dalam mencapai keputusan-keputusan untuk mengambil dalam  kepentingan  masyarakat. Suatu kebijakan dibuat dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi. Kebijakan menjadi pemecahan masalah yang timbul dilingkungan masyarakat.

Bab 3: Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam buku ini  menjelaskan tentang definisi-definisi evaluasi kebijakan menurut para ahli atau ilmuan. Dan dapat  pemberian nilai dengan sesuatu evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan dalam pemberian nilai dengan sesuatu apa yang dilihat terkandung dalam pertimbangan nilai penilaian tertentu. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang sifat. Tujuan dan fungsi evaluasi untuk mencapai organisasi berjalan dengan baik atau langkah-langkah strategis ke depannyamenjadi lebih baik. Evaluasi merupakan bagian dari sebuah pemeriksaan terhadap kinerja sudah dilakukan.dalam melakukan evaluasi kebijakan terhadap beberapa tahapan yang perlu diikuti.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

 Bab 4: Penilain Kinerja

Dalam bab ini penulis juga mengatakan bahwa penilaian kinerja suatu keberhasilan dalam suatu  perusahaan dan juga untuk menentukan dalam system imbalan dalam setiap perusahaan. Dalam buku ini juga sebagian besar menjelaskan konsep dan model penilaian kinerja pada umumnya. Penilaian kinerja pelayanan secara mandiri mengharuskan penyedia pelayanan untuk secara jujur mendeskripsikan keberadaan instansinya sehingga dapat melakukan berbagai tindakan untuk memperbaikinya.

Bab 5: Reformasi Birokrasi

Dalam buku ini sebagian besar menjelaskan tentang langkah-langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah negara. Dan kunci reformasi birokrasi juga sebagai system keberhasilan dalam pelayanan publik. Dalam pemerintahan yang baik maka masyarakat indonesia merasa puas atas pelayanan. Persoalan birokrasi diatas menjadi serius dalam pencapaian tujuan reformasi birokrasi.

Bab 6: Pelayanan Publik dan Good Governance

Dalam buku ini menjelaskan bahwa pelayanan publik menentukan pelayanan kebutuhan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara indonesia dan yang disedian oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Agar pelayanan  publik ini dapat memenuhi kualitas yang baik dan mutlak harus dipenuhi pelayanan kepada masyarakat. Penulis mengatakan bahwa Good governance mempunyai prinsip-prinsip sebagai penyelenggaraan manajemen dalam pembanguan yang sodalitas dan bertanggung jawab dengan suatu prinsip demokrasi, disiplin dalam penciptaan yang legal dan politik. Kemampuan dan keandalan dalam menyediakan  pelayanan yang terpecaya.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Bab 7 : Formulasi Kebijakan Publik

      Formulasi  kebijakan publik merupakan kerangka dalam pikir yang sistematis, terukur dan terarah. Dari mempuyai konsekuensi logis dan dipertanggungjawabkan dalam suatu pelaksanaan dan menjadi satu solusi persoalan yang muncul. Dan sebagian besar dalam bab ini  menjelaskan model –model formulasi kebijakan publik untuk sebagai konkret dalam proses kebijakan publik.

KELEBIHAN :

Sebagian besar dalam buku ini banyak kajian definisi-definisi yang dijelaskan oleh para ilmuan-ilmuan, dan penulis dalam buku ini juga menyimpulkan hasil yang sudah dijelaskan oleh ilmuan dan mudah dipahami. Selain itu dalam buku ini juga setiap pembahsan memiliki pemikiran yang sistematis dan ilmiah.

 KELEMAHAN :

Menurut saya dalam buku ini sulituntuk mencari kelemahan atau kekurangan buku ini. Karena buku ini sudah sukses dalam mengantarkan beberapa kalangan universitas lain.dan dijelaskan dengan rinci apa itu kebijakan publik, dan juga dalam buku ini sudah dijelaskan dengan jelas tentang proses, model, tujuan.***

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Dhina Chahyanti
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES