Raker Komisi III dan Dishub Bontang Bahas Pembebasan Lahan Pelabuhan Loktuan

TIMESINDONESIA, BONTANG – Rapat kerja Komisi III DPRD Bontang bersama Dinas Perhubungan Kota Bontang (Dishub Bontang) tadi pagi hingga siang hari, Senin (11/11/2019), juga membahas soal lahan di Pelabuhan Loktuan.

Anggota Komisi III, Agus Suhadi meminta penjelasan soal lahan yang akan dibeli oleh Pemerintah Kota Bontang sebagai upaya pelebaran pelabuhan Loktuan. "Sejauh mana penyelesaian ganti rugi. Kalau memang harus diselesaikan, selesaikan. Kalau tidak, tidak," kata Agus Suhadi.

Pria yang pernah menjadi Polisi Militer di Bontang ini mengharapkan agar Dishub melakukan follow up penanganan lahan yang ada disekitar pelabuhan Loktuan tanpa melupakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Kepala Dishub Bontang Kamilan menjelaskan, beberapa waktu lalu 11 pemilik lahan yang yang menempati lokasi tersebut sudah akan menerima pembayaran. Namun tidak jadi dibayar karena terkendala surat.

"Sudah mau dibayarkan kepada 11 orang yang yang setuju dibayarkan, akan tetapi ada yang menuntut dengan menggunakan sertifikat sehingga membatalkan pembayaran," ungkapnya.

Lahan yang rencananya akan difungsikan sebagai lahan parkir itu masih terkendala persetujuan warga yang menghuni lokasi tersebut. "Karena dituntut, hingga saat ini pemerintah tidak berani membayar. Sampai sekarang, tidak dianggarkan lagi," katanya.

Lebih lanjut Kamilan membeberkan keinginannya akan mengajak pihak investor dalam menyelesaikan lahan tersebut hingga kesiapannya membangun. "Secara lisan investor itu siap, nilainya sekitar 6 miliar, kalau dia tidak perlu apraisal lagi dan bisa langsung selesai," paparnya.

Diketahui, investasi pengembangan pelabuhan Loktuan ini berhasil, dibutuhkan nilai investasi sebesar 500 miliar. "Mungkin dalam minggu ini akan presentasi," ucap Kepala Dishub Bontang dihadapan Komisi III DPRD Bontang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement