Pemkab Banyuwangi Belum Bisa Terapkan Imbauan MUI Soal Salam Pluralitas

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab Banyuwangi) masih belum bisa menerapkan imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI Jatim) terkait anjuran kepada umat muslim agar menghindari penggunaan salam semua agama atau menyoal salam pluralitas. Mengingat di bumi Blambangan sendiri, terdiri dari beragam kultur, agama dan budaya.

"Kami masih belum bisa menindaklanjuti. Tapi kami menghormati apa yang sudah ada saat ini, sambil menunggu proses perkembangan selanjutnya," kata Sekretaris Daerah, Mujiono, kepada TIMES Indonesia, Senin (11/11/2019)

Diketahui, Imbaun MUI tersebut terlampir dalam surat edaran nomor 110/MUI/JTM/2019 dan ditanda tangani Ketua MUI Jatim, KH Abdusshomad Buchori. Menurut MUI Jatim, mengucapkan salam semua agama adalah tindakan yang bid'ah dalam Islam.

Kiai Buchori juga menuturkan, bahwa salam adalah pembuka doa dan intisari ibadah dan sudah sepatutnya, muslim menjaga kemurnian agama yang dianutnya.

Menyikapi hal itu, Sekda Pemkab Banyuwangi tersebut berpendapat, baik itu Imbaun maupun fatwa, tergantung penyikapan masing-masing individu. Karena di Banyuwangi sendiri, menurutnya, tingkat toleransi antar umat beragama masih sangat tinggi sekali.

"Di Pemkab Banyuwangi masih belum ada pengkajian secara khusus terkait pemberlakuan seperti itu," kata Mujiono.

Mujiono menambahkan, di Indonesia sendiri kadar toleransi umat beragama sangatlah tinggi dan dijaga. Hal itu tercermin dari ragam agama yang diakui, bisa hidup berdampingan selama ini.

"Semua agama yang sudah diakui ini baik, tidak ada yang melanggar norma-norma. Bahkan di Banyuwangi ada forum umat beragama, dimana forum itu yang menjadikan suasana di Banyuwangi tetap kondusif," tutup Sekda Mujiono saat menanggapi imabuan MUI Jatim soal menyoal salam pluralitas tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement