Selasa, 12 November 2019
Kopi TIMES

Bumbu Kebijakan Publik

Bumbu Kebijakan Publik Diah Purnamawati (Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Unisma Malang). (FOTO: AJP/TIMES Indonesia)
Minggu, 10 November 2019 - 11:23

TIMESINDONESIA, MALANGDALAM buku kebijakan publik evaluasi, reformasi, formulasi yang ditulis oleh saudara Hayat, S.A.P., M.Si membahas tentang kebijakan publik yang baik. Dalam pembahasannya beliau menyatakan bahwasannya dalam suatu kebijakan publik haruslah ada Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Ketiga hal tersebut menjadi penting dan berpengaruh dalam kebijakan publik. Ada banyak pendapat tentang kebijakan publik. Hayat (2018) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi mengatakan bahwasannya kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil. Sedangkan kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan bersama. Kebijakan publik diputuskan untuk menyelesaikan, memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Sejatinya kebijakan publik dibuat untuk solusi permasalahan masyarakat. Kebijakan publik harus dibuat sesuai dengan permasalahan yang ada agar nantinya tidak salah dalam mengambil kebijakan. Pengambilan kebijakan publik yang salah nantinya juga akan berdampak buruk dan bisa menambah masalah yang baru. Sebelum membuat kebijakan membutuhkan penilaian terlebih dahulu terhadap masalah yang dihadapi. Setiap negara pastinya mengalami permasalahan publik, oleh karena itu kebijakan publik diperlukan dan sangat penting untuk jalannya sebuah negara.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Keberhasilan dari kebijakan publik adalah dengan melihat dampak dan perubahan yang terjadi mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan. Hayat (2018) mengatakan formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan adalah tindakan kebijakan publik yang dilakukan berdasarkan kepentingan publik; disamping itu untuk membentuk sebuah pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Buku-Kebijakan-Publik-25e1a0ad2a2c7ba4e.jpgBuku Kebijakan Publik (Penulis : Hayat, S.AP., M.Si. Dosen FIA Unisma Malang). (FOTO: AJP/TIMES Indonesia)

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya bumbu utama untuk membuat kebijakan publik adalah Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Bumbu tersebut saling berkaitan dan menyatu. Evaluasi kebijakan publik adalah penilaian terhadap berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut, penilaian terhadap persoalan untuk membuat keputusan kebijakan yang sesuai.

Penilaian kebijakan publik bisa berupa angka, data, maupun fakta yang terjadi sesuai dengan kebijakan apa yang di evaluasi. Evaluasi kebijakan publik bisa penilaian terhadap kebijakan yang akan dibuat, dan bisa juga penilaian terhadap kebijakan publik yang lama untuk melahirkan kebijakan publik yang baru (revisi).

Setelah evaluasi kebijakan dilakukan dan mendapatkan hasil penilaian, selanjutnya yaitu proses reformasi. Menurut Hayat (2018) mengatakan bahwa reformasi yaitu perubahan terhadap sistem atau tatanan pemerintahan yang berorientasi pada perubahan mendasar untuk menjadi lebih baik. Intinya reformasi adalah sebuah perubahan.

Reformasi birokrasi adalah perubahan yang terjadi dalam pemerintahan untuk memperbaiki tatanan pemerintahan. Sedangkan reformasi kebijakan publik (Hayat:2018) adalah melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan.

Manusia mengalami perubahan, begitu juga dengan kebiasaan dan pemikirannya. Kebijakan publik juga bisa mengalami perubahan dengan didasari perubahan dari sifat manusia itu sendiri yang menimbulkan persoalan berbeda pula.

Untuk itulah perlu adanya reformasi kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat agar seimbang dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perubahan dalam kebijakan ditujukan untuk perubahan yang lebih baik, baik dalam pelaksanaanya maupun dampak/hasilnya.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Hasil dari reformasi kebijakan publik inilah yang nantinya akan diproses menjadi formulasi kebijakan publik. (Hayat:2018) formulasi kebijakan merupakan konsep untuk merencanakan apa yang akan diputuskan dan diambil kebijakannya.

Formulasi merupakan kumpulan dari beberapa zat yang akan direncanakan untuk membentuk suatu benda/ciptaan. Dapat dikatakan bahwa formulasi kebijakan adalah rangkaian/susunan dari konsep atau data yang akan dirancang untuk kebijakan publik. Dari beberapa konsep formulasi kebijakan yang sudah melewati tahap pengujian, pengamatan inilah nantinya akan diproses menjadi kebijakan publik.

Jadi, ketiga bumbu kebijakan publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi) saling berkaitan dan terhubung. Evaluasi terhadap kebijakan atau pesoalan yang dihadapi masyarakat yang nantinya akan mendasari adanya reformasi kebijakan yang lebih baik. Reformasi kebijakan menghasilkan konsep-konsep dari permasalah, hal apa yang memerlukan perubahan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep tersebut adalah formulasi, yang nantinya akan dibentuk menjadi formulasi kebijakan yang utuh, dan lebih spesifikan dengan perencanaan formulasi.

Formulasi kebijakan bisa dikatakan konsep besar yang akan melahirkan kebijakan publik. Oleh karena itulah dapat dikatakan bumbu kebijakan publik karena untuk menyajikan kebijakan publik memerlukan ketiga bumbu tersebut agar hasilnya maksimal.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Kelebihan dan kekurangan buku.

Dalam buku kebijakan publik evaluasi, reformasi, formulasi yang ditulis oleh saudara Hayat, S.A.P., M.Si sudah membahas secara luas tentang kebijakan publik, dan bagaimana kebijakan publik itu dirancang. Bahkan juga membahas tentang kinerja dari pelayanan publik yang berhubungan dengan kebijakan publik. Bahasa yang digunakan juga mudah dipahami. (*)

Jurnalis : Humas Unisma
Editor : AJP-5 Editor Team
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

Komentar

Registration