Ketahanan Informasi

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mewudkan Pelayanan Good Governance

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mewudkan Pelayanan Good Governance Nadiatussilmi (Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara FIA Unisma Malang). (FOTO: AJP/TIMES Indonesia)
Minggu, 10 November 2019 - 08:13

TIMESINDONESIA, MALANGPADA dasarnya kebijakan publik mencakup berbagai sektor dalam pelayanan terhadap publik, dimana dalam suatu proses kebijakan publik yang ada dan tidak akan terlepas dari kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan dari semua pihak dalam suatu pemerintahan.

Dalam buku yang berjudul kebijakan publik penulis membahas teori dan konsep yang bertujuan mengoptimalkan perkembangan suatu kebijakan publik dari evaluasi, reformasi dan formulasi terhadap suatu pelayanan. Kebijakan publik ada dengan suatu tujuan yaitu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan tujuan tertentu sesuai dengan sistem pemerintahan yang layak bagi masyarakat. Maka sebab itu, kebijakan publik juga sangat penting dalam sistem pemerintahan untuk perkembangan, karena kebijakan tersebut dibuat dengan adanya masyarakat dan juga untuk masyarakat serta kesejahteraan masyarakat.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Masyarakat, dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang berada di suatu wilayah (daerah) yang kemudian menjadi satu yaitu masyarakat, masyarakat sendiri tidak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan tanpa adanya suatu kebijakan dari pemerintah (pemimpin) karena semuanya berjalan sesuai arahan dari pemerintahan.

Sebagai penguat Hayat (2018) menberikan penguat tentang kebijakan yang merupakan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal. Artinya, bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik.

Buku-Kebijakan-Publik-25e1a0ad2a2c7ba4e.jpgBuku Kebijakan Publik (Penulis : Hayat, S.AP., M.Si. Dosen FIA Unisma Malang).(FOTO: AJP/TIMES Indonesia)

Ada juga pendapat yang mendefinisikan bahwa kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang di ambil untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan kebijaksanaan adalah alternatif keputusan sebagai bentuk penghormatan atau faktor lainnya untuk memberikan rasa keadilan dan kebaikan bagi seseorang atau sekelompok orang terhadap proses kebijaksanaan yang dilakukan.

Dari definisi-definisi yang saya ambil dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Kebijakan terhadap publik dapat dilihat dari alternatif yang diambil dalam suatu kebijakan, dimana banyak alternatif semakin baik dalam kebijakan. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik dan berkualitas kebijakan yang diambil. Tentunya, pilihan kebijakan publik hampir dipastikan dapat dilaksanakan dengan baik karena pilihan alternatif itu dapat meliputi aspek keterlaksanaannya suatu kebijakan secara baik atau tidak. Indikator suatu keberhasilan kebijakan juga dapat diukur dengan berbagai pertimbangan dan pilihan lainnya.

Dapat dipastikan juga bahwa pilihan kebijakan yang diputuskan sudah diukur secara baik dan matang, ketepatan, kebaikan, keberhasilan dari uji coba akan menjadi indikator berhasil atau tidaknya suatu kebijakan.

Penulis memaparkan dari beberapa sub bab dalam buku kebijakan publik bahwa dalam melakukan suatu kebijakan publik, pemerintah hanya mengandalkan pejabat publik saja, dari perencanaan awal sampai pada perumusan kebijakan untuk masyarakat sebagai wujud pengalokasian nilai-nilai terhadap masyarakat.

Lebih dari yang saya ketahui bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan yang diambil harus memiliki suatu tujuan, kebijakan publik yang diambil harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan pejabat pemerintah saja, semakin pemerintah memperhatikan kepentingan rakyatnya (dalam usaha pemerintah menuju sistem yang demokratis), maka semakin banyak pula hal-hal yang harus di pertimbangkan oleh pemerintah, dari itu, suatu tindakan bersanksi pun akhirnya muncul di dalamnya, artinya jika pemerintah salah dalam mengambil suatu keputusan maka rakyat yang akan menjadi korban pertama.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Pemerintahan dalam Good governance yaitu sebuah pelayanan dimana disini pemerintah harus melayani publik semaksimal mungkin dan lebih mengedepankan kepentingan publik karena suatu kebijakan pemerintahan ada karena masyarakat dan untuk masyarakat. Sebagai penguat (Hayat: 2018) tentang makna publik yaitu rakyat, Negara, atau umum sesuai dengan konteksnya.

Pelayanan publik bisa mempunyai makna pelayanan kepada rakyat atau masyarakat, bisa juga mempunyai arti suatu pelayanan yang dilakukan oleh Negara atau bisa pula mengandung makna pelayanan umum. Indikator suatu pelayanan yang lebih mengedepankan masyarakat dan juga kepentingan publik harus diterapkan dalam suatu pemerintahan.

Dalam buku ini memberikan beberapa indikator dalam meningkatkan suatu pelayanan terhadap publik atau masyarakat yang dikutip dari beberapa ilmuwan, (Irawan, 2002; Muchsen, 2007), yaitu: Tangibles (sarana dan prasarana), Reliability (kemampuan), Responsiveness (kesanggupan), Assurance (kemampuan dan keramahan), Emphaty (tegas dan ramah).

Suatu pelayanan kebijakan publik penulis juga memaparkan tentang evaluasi kebijakan  dan penilaian kinerja. Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan. Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Darwin, 1994).

Kinerja pelayanan sendiri adalah penilaian yang ada dalam suatu organisasi pemerintahan, setiap pemimpin juga perlu melakukan penilaian kinerja terhadap orang atau pekerja untuk memastikan apakah suatu pelayanan sudah dilakukan dengan baik dan memuaskan masyarakatnya. Penilaian kinerja juga menjadi salah satu sumber data bagi pemimpin untuk memberikan reward (hadiah) bagi yang berprestasi dalam menjalankan tugasnya dengan baik, serta memberikan sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (Hayat, 2018).

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Buku ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan remaja dan masyarakat yang ingin mengetahui sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, dalam buku ini penulis menjelaskan bahwa suatu kebijakan itu sangat penting dalam suatu pemerintahan, kebijakan dibentuk dengan adanya masyarakat dan untuk masyarakat.

Artinya pemerintah harus memenuhi pelayanan terhadap publik yang memadai dan tidak mengecewakan publik, dan mempunyai bukti penguat suatu gagasan penulis mencantumkan beberapa kutipan-kutipan serta undang-undang, namun yang membuat pembaca kebingungan karena bahasa yang digunakan penulis adalah bahasa baku yang sulit kita mengerti bagi kalangan remaja. Tetapi buku ini juga membantu akan kesadarannya masyarakat dan pemuda-pemuda tentang maraknya suatu kasus-kasus yang lagi pesat saat ini. (*)

Jurnalis : Humas Unisma
Editor : AJP-5 Editor Team
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

Komentar

Registration