Roemah Bhinneka dan Yayasan Alit Indonesia Teropong Konstelasi Politik Pasca Pemilihan Menteri

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Roemah Bhinneka dan Yayasan Alit Indonesia menggelar diskusi tenda guna menanggapi kondisi perpolitikan tanah air pasca pemilihan menteri, Jumat (8/11/2019) malam.

Presiden Joko Widodo telah memilih para menteri dan wakil menteri Oktober lalu. Beberapa pihak menilai jika keputusan tersebut bukanlah suatu kemajuan melainkan kemunduran.

Bahkan ada yang mengatakan pendekatan kali ini terlalu militeristik, dan pemerintah terlalu menakuti dengan isu-isu radikalisme.

Berangkat dari kegelisahan di atas, Roemah Bhinneka dan Alit Indonesia mengadakan seri diskusi tenda. Setidaknya ada tujuh hal yang dibahas dalam diskusi tenda ini. 

Antara lain isu-isu  yang berkaitan dengan toleransi dan intoleransi, nilai luhur dan moral ke-Indonesiaan, ekonomi, kesejahteraan dan kesehatan rakyat (berkaitan dengan BPJS),  peranan dan pendekatan militeristik, pendidikan, dan penanganan isu-isu lingkungan. 

"Diskusi ini diadakan agar dapat menyerap aspirasi publik sehingga penting agar diskusi publik ini benar-benar berasal dari publik itu sendiri," terang Iryanto Susilo selaku pendiri Roemah Bhinneka.

Kegelisahan dan kegalauan tersebut bukan hendak menghakimi pemerintahan Joko Widodo periode ke-2. Akan tetapi sebagai bentuk aspirasi masyarakat sipil yang menginginkan agar Presiden Joko Widodo mendengarkan suara-suara yang berasal dari bawah.

Senada dengan Iryanto, Yuliati Umrah selaku pendiri Alit Indonesia mengatakan, sebagai pengasuh yayasan yang bergerak pada perlindungan anak penting juga untuk mendiskusikan pasca pemilihan menteri ini.

"Yang mau tidak mau menyentuh seluruh kehidupan kita mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain," tandasnya.

Dari diskusi di Ketintang Madya 73 tersebut, setidaknya para narasumber sepakat bahwa ini menjadi cara mencintai bangsa dan negara dengan segala kelebihan dan kekurangannya. 

Oleh sebab itu, acara yang dimoderatori oleh Michael Andrew dari Roemah Bhinneka ini mengambil tema besar yaitu "Menjaga Peradaban Bangsa, Mewujud Asa Keadilan". 

Ada empat pembicara yaitu Romo Tri Budi Utomo (akrab dipanggil Romo Didik) dari Keuskupan Surabaya, Nicodemus Wandy Tutuurong (akrab dipanggil Binyo) yang merupakan mantan KSP Bidang Komunikasi Politik, Joko Susanto yakni Akademisi dari FISIP Unair, dan Agatha Retnosaro dari Komisi B DPRD Jatim. 

Menurut Romo Didik, memang kegalauan ini muncul karena masih banyaknya kasus intoleransi yang belum selesai. 

"Agama mestinya menjadi pintu terbuka bagi siapa saja sehingga keberagamaanku dan keberagamaanmu menjadi keberagamaan kita bersama," papar Romo Didik.

Peran negara harusnya masuk dalam tataran mengakomodir kehidupan beragama demi mengurangi ekslusivitas. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Romo Didik, Binyo dari KSP Bidang Komunikasi Politik mengatakan, masyarakat kita memang mudah untuk diadu domba, secara khusus pada tataran komunikasi kita. 

Ketika ada hoax, bisa jadi hoax itu hal yang lebih benar daripada kenyataannya. Oleh karenanya penting untuk mengadakan banyak diskusi publik yang mengedepankan mencari solusi ketimbang berkonflik melulu.

"Memang Pak Jokowi bukanlah seorang presiden yang sempurna, namun bukan berarti hal yang jelek langsung menjelekkan semuanya. Tentu itu juga tidak fair apabila satu dua kesalahan langsung dianggap semuanya salah," ulasnya.

Joko Sutanto yang merupakan akademisi FISIP Universitas Airlangga (Unair) turut mengurai tantangan yang harus dihadapi oleh Jokowi dalam menjalankan visi Indonesia Maju.

"Adalah merindukan dan menggapai kemodernitas namun harus merangkul dengan cara tradisional. Hal ini tidak dapat dipungkiri sebab Indonesia adalah negara yang unik dan berbeda dengan negara lain," ungkapnya.

Joko mengatakan apabila tradisionalisme adalah salah satu kekayaan Indonesia yang menyatukan bangsa kita. Oleh karenanya penting bagaimana Presiden Jokowi senantiasa membangun komunikasi-komunikasi yang edukatif kepada masyarakat Indonesia itu sendiri.

Agatha Retnosari dari Komisi B DPRD mengungkap salah satu upaya pemerintah menolong rakyatnya adalah dengan cara adanya BPJS. Jikalau memang kenaikan BPJS ini memberatkan rakyat, maka DPRD Jatim akan membantu membawa ke pusat bahwa rakyat Jatim keberatan untuk dinaikkan iurannya.

"Memang BPJS terus harus dievaluasi, namun jangan sampai dihilangkan karena manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat sudah ada hasilnya," ulas Agatha.

Adapun acara serial diskusi tenda ini akan diteruskan pada acara Semiloka yang akan diadakan pada 3 Desember 2019 di Universitas Airlangga dengan mengundang berbagai universitas yang ada di Jawa Timur. Dengan harapan besar agar pasca semiloka, Roemah Bhinneka dan Yayasan Alit Indonesia dapat menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Joko Widodo demi Indonesia yang lebih baik di periode kedua ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement