Ketahanan Informasi

Relevansi 3 Organ Kebijakan Publik

Relevansi 3 Organ Kebijakan Publik Qo'idatul Islamiyah (Mahasiswa Semester 3 Prodi Ilmu Adminstrasi Publik FIA Unisma Malang). (FOTO: AJP/TIMES Indonesia)
Jum'at, 08 November 2019 - 13:42

TIMESINDONESIA, MALANGBUKU ini berisikan mengenai dinamika dalam sutau pemerintahan yang mana juga berhubungan dengan perkembangan mengenai ilmu administasi publik yang mana lebih menekankan pada kebijakan publik dan prosesnya.

Kebijakan publik yang dipahami sebagai suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama yang  artinya setiap proses dari kebijakan publik itu tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, kepentingan dan agenda setting dari pemerintahan.

Kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari beragam aspek dan ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam setiap kebijakan publik yang dibuat orientasinya adalah untuk kepentingan masyarakat.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Dalam buku ini dijelaskan mengenai 3 hal yang paling berpengaruh dan telah menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya dalm proses suatu kebijakan publik. 3 organ penting yang sangat berpengaruh ini ialah Formulasi kebijakan, Reformasi kebijakan, serta Evaluasi kebijakan.

Ketiga hal ini saling berhubungan satu sama lain dalam proses suatu kenijakan publik. Dalam buku ini dijelaskan secara terperinci mengenai segala macam aspek kebijkan publik mulai dari definisi, tujuan, fungsi serta berbagai bentuk dari kebijakan publik yang ada. Akan tetapi pada buku ini lebih ditekankan kepada tiga hal yang daianggap menjadi organ paling penting dalam pembentukan maupun pada saat dijalankannya suatu kebijakan publik yakni evaluasi, reformasi, formulasi kebijakan publik.

Buku-Kebijakan-Publik-25e1a0ad2a2c7ba4e.jpg

Relevansi dari ketiga organ tersebut bisa dilihat darai proses kebijkan publik mulai dari formulasi pembentukan sampai dengan evaluasi kebijakan dengan adanya reformasi atau pembaharuan dari kebijakan tersebut. Secara lebih rinci dalam setiap kebijakan publik selalu diikuti denganadanya reformasi atau pembaharuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Dalam urutannya yang dimulai dari Formulasi – Implementasi – Evaluasi lalu dilanjutkan Reformasi. Formulasi merupakan proses pembentukan suatu kebijakan publik. Proses formulasi diputuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat nasional bahkan tuntutan yang datan dari masyarakat pula. Akan tetapi hal ini tidak terlepas dari adanya proses pengamatan, penelitian,pengkajian dan berbagai analisis sebelum kenijakan tersebut ditetapkan, mulai dari serap aspirasi masyarakat yang sesuaidengankebutuhan masyarakat. Disamping itu, dilakukan pulakajian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahu manfaat serta mudharatnya dari kebijakan yang akan ditetapkan.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Implementasi kebijakan yang artinya penerapan dari kebijakan yang telah di formulasikan sebelumnya. Dalam proses implementasi ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah diputuskan berjalan dengan baik dan sesuai. Hal penting dalam takaran keberhasilan suatu kebijakan adalah sumber daya infrastruktur (kelengkapan), sumber daya alam, serta sumber daya manusia. 3 hal ini penting dalam proses implementasi kebijakan.

Dilanjutkan dengan proses evaluasi yang mana proses ini merupakan penilaian dari kebijakan yang telah diterapkan. Dalam proses ini bisa diketahui apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik ataukah tidak. Hasildari evaluasi ini digunakan untuk pengambilan kebijakan yang selanjutnya. Karena pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang dibentuk merupakan kontinuitas dari kebijakan yang ada sebelumnya.

Hanya saja telah melewati proses evaluasi sehingga muncul adanya reformasi. Reformasi yang merupakan suatu pembaharuan berdasar hasil dari evaluasi kebijakan, tuntutan, aspirasi serta temuan ilmiah yang selanjutnya menjadi sebuah kerangka dari formulasi kebijakan baru dengan metode dan cara yang lebih baik. Seperti halnya reformasi birokrasi di Indonesia yang merupakan pembaharuan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan birokrasi yang ada untuk menuju birokrasi yang lebih baik lagi. Pada reformasi birokrasi ini merupakan sebuah instrumen untuk menciptakan mpemerintahan yang lebih baik  dengan pelayan publik yang baik dan profesional, akuntabel serta transparansi. Target keberhasilan reformasi birokrasi yang tercantum dalam Grand Design Reformasi Birokrasi  harus menjadi tolak ukur keberhasilan serta menjadi bahan evaluasi untuk selanjutnya sehingga ada keberlanjutan dan terus berupaya menjadi lebih baik sebagaikonsekuensi dari pencapaian good governance.

Sistem yang semakin baik ditunjang dari pelayan publik yag semakin baik pula. Hal ini berpengaruh karena ada keterkaitan dari ketiga organ diatas. Pelayanan publik yang baik dapat dimulai dari adanya Policy Reform (pembaharuan kebijakan) menjadi salah satu konsentrasi penting dalam Reformasi Birokrasi.

Pelayanan publik tidak hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan. Reformasi yang menjadi pembaharuan dalam pemerintahan digunakan pula sebagai alat untuk mengembalikan publictrust yang selama ini sudah kian menghilang dalam kehidupan masyarakat dikarenakan berbgai masalah yang terjadi serta penyelesaian yang masih minim.

Hal ini membuat sudut pandang masyarakat mengenai pemerintahan atau birokrat berubah. Kepercayaan luntur da masyarakat menganggap bahwa birokrat adalah suatu ketidak baikan. Oleh karenanya diperlukan reformasi sebagai salah satu organ penting yang dalam proses kebijakan publik dianggap dapat menjadi pemecah masalah dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kembali.Sehingga melihat dari hal diatas dapat dikatakan bahwa proses reformasi ini sebenarnya merupakan suat proses transmisi antar formulasidan evaluasi kebijakan publik.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Tiga organ penting yakni evaluasi, reformasi, serta formulasi yang didalam nya menyebut pula mengenai implementasi dari kebijakan publik memiliki relevansi yang sangat erat. Dalam proses kebijakan publik, ketiga hal tersebut saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain.

Oleh karenanya bisa dikatakan 3 hal ini menjadi organ penting dalam kebijakan publik yang apabila ketiganya tidak berjalan dengan baik maka bisa dipastikan cacat pula suatu kebijakan publik baik dalam proses pembentukannya, penerapannya, serta evaluasinya. Maka pembaharuan juga mengalami kendala dalam prosesnya. (*)

Jurnalis : Humas Unisma
Editor : AJP-5 Editor Team
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

Komentar

Registration