Muhadjir Effendy: Data Cleansing Sudah Selesai, Enam Juta PBI Dihapus

TIMESINDONESIA, MALANG – Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan RI (Menteri PMK RI) Muhadjir Effendy mengatakan pihak BPJS telah melakukan data cleansing kepada enam juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS se-Indonesia.

Isu naik atau tidaknya iuran BPJS masih diperdebatkan oleh Komisi X dan IX DPR RI. Sebab, anggota dewan menginginkan kenaikan iuran tersebut khususnya untuk kelas III harus diikuti dengan data cleansing peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS. 

Menurut Muhadjir, BPJS telah menonaktifkan 6 juta PBI-BPJS berdasarkan proses data cleansing yang dilakukan.

"Itu (yang dihapus) yang tak terlacak atau juga tidak punya NIK. Jadi kami non-aktifkan," tuturnya saat berkunjung ke Rumah Sakit Aisiyah Kota Malang, Jumat (8/11/2019)

Enam juta itu, lanjutnya, akan diganti dengan PBI lainnya yang bisa teridentifikasi dengan baik. "Agar tidak ada pengeluaran yang lebih dan anggarannya tepat sasaran," ujarnya.

"Nanti enam juta itu gantinya dimana saja? itu tergantung setiap kebutuhan per-daerah," imbuhnya.

Dengan data cleansing ini, ia mengatakan akan ada koordinasi lanjutan. Kenaikan BPJS ini akan dibahas ke tingkat yang lebih tinggi, kementrian.

"Kan yang jadi masalah kemarin itu kan cleansing data 27 juta PBI dan ini sudah kami cleansing 6 juta. Nanti tinggal kami koordinasi dengan menteri-menteri yang terkait," ujarnya.

Sebagai informasi, data cleansing ini didesak oleh dewan karena meskipun belum diselesaikan, tetapi beleid terkait kenaikan iuran BPJS telah ditetapkan melalui Perpres No. 75 tabun 2019 tenntang perubahan atas Perpres nomor  Nomor 83 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menko PMK RI Muhadjir Effendy mengunjungi beberapa rumah sakit di Kota Malang untuk meninjau dan memantau pelayanan BPJS. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement