Ketahanan Informasi

Rantai Pembentuk Kebijakan Publik

Rantai Pembentuk Kebijakan Publik Fahrudin Akmal (Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi publik FIA Unisma Malang). (FOTO: AJP/TIMES Indonesia)
Kamis, 07 November 2019 - 16:23

TIMESINDONESIA, MALANGKEBIJAKAN publik atau publik policy sering kita temui diberbagai ruang linkup administrasi publik. kebijakan publik tidak hanya menjadi instrumen untuk menjalankan kepentingan publik tetapi juga harus menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan menjadi solusi bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Dalam proses pembuatan kebijakan publik sendiri tidak hanya akan melibatkan seseorang yang mempunyai kewenangan namun juga akan melibatkan masyarakat karena kebijakan yang diterapkan juga akan bertimbalbalik kepada masyarakat itu sendiri yang berupa kepuasan masyarakat

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Kebijakan menurut Dye adalah apa yang dilakukan atau yang tidak di lakukan oleh pemerintah.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Dalam buku ini dijelaskan mengenai tiga hal yang paling berpengaruh dan telah menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya dalam proses suatu kebijakan publik. tiga organ penting yang sangat berpengaruh ini ialah formulasi kebijakan, reformasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Ada dua hal penting yang perlu di reformasi yakni reformasi birokrasi dan reformasi administrasi. Kedua hal ini adalah poin paling penting dalam melakukan reformasi kebijakan publik.

Buku-Kebijakan-Publik-25e1a0ad2a2c7ba4e.jpg

Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat ada empat tujuan kebijakan publik, pertama, mendistrisbusikan sumberdaya secara nasional yang mencakup redstribusi dan absorpsi secara nasional. Kedua, untuk regulasi (mengatur), liberasi (pembebasan) dan deregulasi (kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan atau peraturan). Ketiga, dinamika dan stabilitas. Keempat, memperkuat pasar dan negara. Namun kenyataannya kebijakan akan mengalami multifungsi untuk menjadikan kebijakan itu seimbang dalam mendorong kemajuan hidup bersama.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Selain tujuan kebijakan juga memiliki fungsi, fungsi dari kebijakan publik adalah untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pada aktor-aktor pembuat kebijakan. dalam menjalankan kebijakan publik perlu untuk menggabungkan tiga rantai kebijakan publik tersebut agar dapat membuat kebijakan yang lebih baik di era berikutnya.

Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil evaluasi ini akan membuat kebijakan baru yang akan lebih baik dan memperbaiki apa saja kekurangan yang terdapat pada kebijakan sebelumnya, atau akan meneruskan kebijakan yang lama jika memang kebijakan tersebut sudah benar dan sesuai,

Yang kedua adalah reformasi, reformasi adalah rancangan atau perubahan yang dilakukan agar kebijakan itu dapat lebih baik daripada sebelumnya, yang terkadang lebih sering dilakukan atas dasar tuntutan atau aspirasi. Reformasi ini akan menjadi kerangka dari tahap ketiga yakni formulasi, Target keberhasilan reformasi yang tercantum dalam Grand Design Reformasi harus menjadi tolak ukur keberhasilan serta menjadi bahan evaluasi untuk selanjutnya sehingga ada keberlanjutan dan terus berupaya menjadi lebih baik sebagai konsekuensi dari pencapaian good governance. Sehingga melihat dari hal diatas dapat dikatakan bahwa proses reformasi ini sebenarnya merupakan suatu proses yang menjembatani antar formulasi dan evaluasi kebijakan publik.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Dan yang terakhir adalah formulasi. Formulasi kebijakan adalah konsep untuk merencanakan apa yang akan diputuskan dan diambil kebijakannya. Dalam merencanakan kebijakan terdapat metode yang harus dilakukan Makmur dan Rohana Thahier (2016:31-34) adalah 1. Penafsiran fenomena 2. Penyusunan agenda kegiatan 3. Perumusan masalah 4. Identifikasi masalah 5. Pemecahan masalah 6. Teknik pengambilan keputusan 7. Penyusunan konsep kebijakan publik 8. Sosialisasi kebijakan publik 9. Pelegalisasian kebijakan publik (halaman 98-101). Dari proses itulah formulasi kebijakan di susun dan akan menjadikan kebijakan lebih baik dan sesuai kepada keadaan masyarakat

Dalam buku ini juga dijelaskan tentang pengertian penilaian kinerja, pelayanan publik dan good governance yang dimana tiga hal ini sangat berkaitan. Penilaian kinerja adalah suatu proses yang digunakan oleh pimpinan sebagai bagian dari suatu evaluasi terhadap kinerja untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak, apakah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dengan begitu tolak ukur baik buruknya kinerja karyawan adalah berhasil atau tidaknya pelayanan publik itu sendiri.

Diberbagai kasus tentang buruknya pelayanan publik masih menjadi tantangan bagi pemerintah, diberbagai sektor pelayanan masih ditemukan pelayanan yang tidak baik indikator pelayanan menurut pelanggan ada 5 yakni 1). Tangibles 2). Reliability 3). Responsiveness 4). Assurance 5). Emphaty. Jika itu semua terpenuhi dengan baik maka bisa memenuhi syarat sebagai good governance, prinsip good governance adalah 1. Partisipasi masyarakat 2. Tegaknya supremasi hukum 3. Transparansi 4. Peduli pada stakeholder 5. Berorientasi pada consensus 6. Kesetaraan 7. Efektitivitas dan efisiensi 8. Akuntabilitas 9. Visi strategis. Kualitas pelayanan publik wajib harus dipenuhi dan ditingkatkan dalam pelayanan kepada masyarakat pemerintah harus ber inovasi dan kreatif dalam meningkatkan pelayanan publik.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Buku ini dapat menjadi jembatan penghubung yang baik bagi masyarakat awam yang ingin mengerti bagaimana proses kebijakan itu dibuat dan buku ini juga bisa katakan dekat dengan kondisi di negara kita saat ini yang sedang gembar-gembor tentang pengambilan kebijakan. Dan bisa juga dijadikan solusi karena di buku ii juga terdapat bahasan tentang penilaian kinerja agar kinerja bisa lebih baik dan juga good governance. Kekurangan dari buku ini adalah banyak bahasa istilah yang kurang familiar dan pada desain layoutnya yang kurang modern. (*)

Jurnalis : Humas Unisma
Editor : AJP-5 Editor Team
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

Komentar

Registration