Jum'at, 15 November 2019
Gaya Hidup

PIT InaHEA ke-6 Bahas Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2

PIT InaHEA ke-6 Bahas Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) InaHEA (Indonesian Health Economic Association) ke-6, yang berlangsung di BNDCC, Nusa Dua, Bali. (FOTO: istimewa)
Kamis, 07 November 2019 - 11:51

TIMESINDONESIA, DENPASARPIT InaHEA (Pertemuan Ilmiah Tahunan Indonesian Health Economic Association ke-6, membahas tentas pencegahan Diabetes melitus tipe 2 (DM2), yang merupakan salah satu “induk” dari banyak penyakit yang menimbulkan morbiditas/mortalitas tinggi serta beban ekonomi yang berat, seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal yang berakhir dengan dialisis.

Ketua CHEPS-UI (Center for Health Economics and Policy Studies – Universitas Indonesia) UI, Prof Budi Hidayat, menyampaikan dalam diskusi bertajuk “Economic of Diabetes Mellitus and Innovative Policy” ini membahas tentang  strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah komplikasi diabetes.

Seperti diketahui, Indonesia menduduki ranking 6 dunia untuk jumlah penyandang diabetes, dengan 10,4 juta penduduk menderita diabetes. Sebanyak 73 persen penyandang diabetes di Indonesia tidak sadar bahwa dirinya menderita diabetes mellitus.

“Mereka yang saat ini tidak sadar menderita diabetes, dalam 4 – 6 tahun ke depan akan mengalami komplikasi, seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Sehingga terkesan, penyakit-penyakit inilah yang menghabiskan dana JKN. Kita harus stop hulunya,” tegas Prof. Budi, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali.

Prof Budi mengatakan studi terkini yang dilakukan oleh CHEPS UI menemukan, dari 1.658 pasien DM2 yang disurvei, 66 persen komplikasi berupa mikrovaskular seperti nefrofati dan retinopati, dan 22 persen makrovaskular (stroke dan kardiovaskular).

Rerata komplikasi muncul 4 tahun setelah pasien didiagnosis, paling lama 6 tahun. Selama ini, penyakit-penyakit ini yang dituduh menghabiskan dana JKN.

“Diabet tidak pernah disebut, padahal inilah biang keroknya. Kalau pemerintah betul-betul serius menurunkan beban penyakit tidak menular (PTM), stop dari hulu sampai ke hilir. Artinya meliputi primary prevention yang fokusnya mencegah jadi diabetes dan secondary prevention yang fokusnya mencegah terjadinya komplikasi pada diabetes,” lanjut Prof Budi.

InaHEA-b.jpg

Berdasarkan studi lain yang dilakukan, pada 800ribu populasi diabetes ternyata 57 persen mengalami komplikasi. Pada tahun 2016 total biaya yang dikeluarkan JKN sebesar 7.7 T untuk menangani diabetes dan 74 persen tersedot untuk membiayai pasien diabetes yang mengalami komplikasi.

Adapun total biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi diabetes tanpa komplikasi yakni Rp 5,4 juta/orang/tahun (perempuan) dan Rp 5,7/orang/tahun (laki-laki); untuk yang disertai komplikasi yakni Rp 11 juta/orang/tahun (perempuan) dan Rp 14 juta/orang/tahun (laki-laki). Bila dikalikan dengan sekitar 60 persen penderita diabetes yang memiliki komplikasi, maka dibutuhkan 59T untuk pembiayaannya. Bila semua pasien telah didiagnosis, mungkin dibutuhkan biaya pengobatan hingga 199T. 

Sistem kapitasi untuk pembiayaan FKTP turut menghambat pengelolaan diabetes. Dengan sistem kapitasi, FKTP diberi dana sekian rupiah, seberapapun banyak/sedikit pasien yang berobat. Dana ini meliputi biaya pelayanan, jasa, edukasi ke masyarakat, hingga obat-obatan. Di satu sisi, ini diharapkan memacu FKTP untuk mengedukasi masyarakat sehingga penyakit bisa dicegah sedini mungkin. Namun di sisi lain, ini bisa menjadi bumerang.

“Bila banyak pasien yang membutuhkan obat, maka dana kapitasi yang didapat oleh FKTP jadi sedikit, karena banyak dipakai untuk membiayai obat”, ungkap Prof. Budi.

Ini bisa menimbulkan keengganan bagi FKTP untuk memberikan obat, meski sebenarnya obat tersedia. Akhirnya pasien dirujuk ke FKTL dan mendapat obat di sana, yang tentu pembiayaannya jadi lebih besar. “Seharusnya pembiayaan obat dikeluarkan dari kapitasi,” katanya.

Pada akhirnya Prof. Budi menekankan untuk perang melawan diabetes dan penting melakukan sinkronisasi antara kebijakan dan pedoman yang dikeluarkan asosiasi. "Salah satunya adalah Formularium Nasional yang harus mengikuti Guideline Diabetes yg dikeluarkan oleh Perhimpunan Endokrinologi Indonesia (PERKENI)," pungkas Prof. Budi.

Ketua Umum PERKENI (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia) Prof DR dr Ketut Suastika, menyayangkan, selama ini tenaga medis hanya memfokuskan perhatian kepda hal-hal yang bersifat medis, misalnya pengobatan.

“Sayangnya, usaha ini belum mencapai hasil yang maksimal. Di sisi lain, pembiayaan kesehatan kita masih sangat rendah,” ungkapnya.

Penderita diabetes terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan Riset Kesehatan  Dasar (Riskesdas), angkanya terus naik; dari 5,75 persen (Riskesdas 2007), 6,9 persen (2013), dan melonjak jadi 10,9 persen di Riskesdas 2018.

Komplikasi tidak hanya menimbulkan morbiditas, mortalitas, serta gangguan sosial, tapi juga membutuhkan biaya besar.

“Beban pembiayaan terkait diabetes dan komplikasinya sangat besar,” imbuhnya.

InaHEA-c.jpg

Mereka yang memiliki gula darah tinggi tapi belum diabetes (pra diabetes) juga tinggi, mencapai 30 persen. “Kalau dibiarkan, dalam 5 – 6 tahun, sekitar 50 persen mungkin akan menjadi diabetes. Pra diabetes dan diabetes yang belum terdiagnosis adalah ancaman besar,” ucap Prof Suastika.

Pola pasien diabetes di Indonesia memang cukup unik, dan cukup menyulitkan untuk usaha penanggulangan diabetes. Pola ini antara lalin tingginya pra diabetes dan DM2 yang tidak terdiagnosis, gangguan fungsi sel beta pankreas yang cepat muncul, banyak yang tidak diobati dengan baik atau tidak patuh berobat, dan angka komplikasi tinggi.

Di sisi lain, pembiayaan masih rendah. Ia melanjutkan, untuk menurunkan angka komplikasi, HbA1c harus bisa mencapai target <7 persen.

“Dengan menurunkan HbA1c hingga di bawah 7 persen, berbagai komplikasi bisa dicegah, baik mikrovaskular maupun makrovaskular,” ujarnya.

Jurnalis : Imadudin Muhammad
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok
Sumber : TIMES Bali

Komentar

Registration