Pemerintahan

KPU RI: Lima Daerah Belum Tandatangani NPHD Pilkada 2020

KPU RI: Lima Daerah Belum Tandatangani NPHD Pilkada 2020 Ketua KPU Arief Budiman. (FOTO: Hasbullah/TIMES Indonesia)
Selasa, 05 November 2019 - 19:32

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pilkada serentak bakal digelar di 270 daerah pada 2020. KPU RI menyebut ada lima daerah yang belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada 2020.

"Masih terdapat lima daerah yang belum menandatangani NPHD," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Kelima daerah itu meliputi, Kabupaten Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar dan Pangkejene Kepulauan. Data ini berdasarkan tanggal 5 November 2019 pukul 10.00 WIB.

Arief mengatakan, dari 265 daerah yang sudah menandatangani NPHD diajukan anggaran sebesar Rp 11,7 triliun. Namun dari jumlah yang diajukan, hanya disetujui anggaran senilai Rp 9,8 Triliun.

"Sudah tanda tangan NPHD itu 265 daerah, dengan usulan yang diajukan oleh penyelenggara pemilu atau KPU sebesar Rp 11,7 triliun. Disetujui dan sudah ditandatangani NPHD-nya itu sebanyak Rp 9,8 triliun," kata Arief.

Sedangkan lima daerah yang belum menandatangani NPHD mengusulkan total anggaran sebanyak Rp 198,2 miliar. Artinya, jumlah hibah yang belum disepakati senilai 1,66 persen dari total anggaran hibah yang sudah disepakati.

"Nah sementara lima daerah yang belum menandatangani NPHD, total anggaran yang diusulkan itu Rp 198,2 miliar. Setara dengan 1,66 persen," kata Ketua KPU RI.(*)

Jurnalis : Hasbullah
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok
Sumber : TIMES Jakarta

Komentar

Registration