Selasa, 19 November 2019
Politik

Jokowi Angkat Prabowo Menteri Kabinet Kerja Jilid II,Ini Respons PDI Perjuangan

Jokowi Angkat Prabowo Menteri Kabinet Kerja Jilid II,Ini Respons PDI Perjuangan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (FOTO: Hasullah/TIMES Indonesia)
Selasa, 22 Oktober 2019 - 12:59

FOKUS BERITA

Kabinet Indonesia Maju

TIMESINDONESIA, JAKARTAPDI Perjuangan menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi jika benar memutuskan untuk mengangkat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

"Terkait dengan nama itu merupakan hak prerogatif dari presiden. Dan kita hormati hak itu," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab wartawan, di sela syukuran Arus Bawah Jokowi, di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Kata Hasto, presiden lah yang mengambil keputusan dan menentukan terhadap pergerakan kemajuan Indonesia Raya ke depan. "Dengan demikian Bapak Jokowi telah mempertimbangkan seksama nama-nama yang akan mendampingi beliau sebagai pembantu dari presiden," ucap Hasto.

Hasto menjelaskan segala sesuatunya harus dilihat sebagai sebuah fatsun politik. Bahwa rakyat sudah memilih presiden-wakil presiden, dan seharusnya diberikan kepercayaan untuk menentukan arah bangsa. Termasuk menentukan koalisi pasca pemilu.

"Dengan demikian postur bagi pemerintahan akan datang adalah pemerintahan berjiwa gotong royong dan merangkul. Dengan demikian soliditas sangat kuat bagi kita utk mengatasi tantangan internal maupun ekseternal," ujarnya.

Untuk diketahui, jabatan Menteri Pertahanan adalah salah satu dari triumvirat selain Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan pasal 8 ayat 3 UUD 1945, ketiga jabatan itu akan memegang tugas-tugas kepresidenan secara bersama-sama selama terjadi kekosongan jabatan presiden-wakil presiden. 

Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) diyakini bakal mafhum dengan keputusan Jokowi mengangkat mantan rivalnya di Pilpres 2019 itu jadi menteri sebagai bagian dari dinamikan. Sebab kata Hasto, demokrasi membuka ruang untuk seluruh partai koalisi berpendapat.

Menurut Hasto, demokrasi bersama Jokowi tidak menutup berbagai tanggapan-tangan kritis. Itu yang membuat sehat di dalam dinamika koalisi

Dan pihaknya yakin, bila membaca pernyataan sejumlah ketua umum Koalisi Indonesia Kerja, semuanya menghormati hak prerogratif presiden. Sekaligus juga memahami pertimbangan-pertimbangan Jokowi untuk memperluas Koalisi Indonesia Kerja. 

Dia lalu memberi contoh sikap Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. "Kalau kita lihat dari komitmen yang disampaikan oleh bapak Surya Paloh ketika bertemu dengan para ketua umum partai, semua menghormati hak prerogratif dari presiden (Jokowi) tersebut. Karena inilah konstitusi kita," tandas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan terkait isu Prabowo jadi menteri Kabinet Kerja Jilid II. (*)

Jurnalis : Hasbullah
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sholihin Nur
Sumber : TIMES Jakarta

Komentar

Registration