Pemerintahan

Jokowi Ingin Hilangkan Jabatan Eselon, Ini Tanggapan PKB

Selasa, 22 Oktober 2019 - 11:48 | 81.77k
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Abdul Wahid (Mukhlisin for TIMES Indonesia)
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Abdul Wahid (Mukhlisin for TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sebagai partai koalisi dalam Pilpres 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengaku sangat mendukung rencana Presiden Jokowi Ingin menghilangkan posisi Jabatan Eselon di sejumlah kementerian.

Demikian diungkapkan Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Abdul Wahid. Dia mengaku sangat menyambut niat baik Presiden terpilih yang baru saja di lantik tersebut, jika keputusannya menghapus jabatan eselon dianggap penting untuk proses pemerintahan selama lima tahun ke depan.

"Sangat bagus, dan kita lihat, selagi itu menguntungkan rakyat kita dukung," ujar Abdul Wahid, Selasa (22/10/2019).

Menurut Anggota DPR dari Dapil Riau ini, rencana Presiden adalah cita-cita besar yang perlu dukungan semua pihak. Soal kekhawatiran bakal ada pengangguran besar-besaran di kalangan ASN, Ia menjawab sudah menjadi hal yang biasa dalam masa transisi pemerintahan. "Selama ini PNS juga banyak yang nganggur," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi dalam pidato perdananya selesai dilantik, mengaku ingin menyederhanakan eselonisasi di dalam pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

"Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan," ujar Presiden RI 2019-2024 saat sidang paripurna MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). 

Dia menegaskan birokrasi yang panjang harus dipangkas. "Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa nggak kebanyakan?" ucapnya.

Bahkan Jokowi meminta eselonisasi disederhanakan. Hasilnya, nanti eselonisasi cuma dua level. Apa gantinya? "Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ujar Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan, potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Dalilnya, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, dimana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

Bonus demografi itu, dinilai presiden sebagai tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Jokowi tak menampik, jika bonus demografi itu, bisa menjadi masalah besar jika (Indonesia) tidak mampu menyediakan kesempatan kerja.

"Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul," kata Jokowi dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Presiden RI periode 2019-2024 di Nusantara I, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Presiden Jokowi juga ingin menjadikan penyederhanaan peraturan perundangan menjadi salah satu agenda kerjanya selama lima tahun mendatang.

Pemerintah, kata Jokowi juga akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," pungkas Joko Widodo Presiden terpilih Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES