Peristiwa Daerah

Pembangunan Infrastruktur Kerakyatan Tetap jadi Prioritas Kementerian PUPR RI

Sabtu, 19 Oktober 2019 - 03:55 | 66.66k
Pembangunan infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW dan NUSP-2 adalah jalan produksi yang bertujuan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. (FOTO: Kementerian PUPR RI)
Pembangunan infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW dan NUSP-2 adalah jalan produksi yang bertujuan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. (FOTO: Kementerian PUPR RI)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono menegaskan, pembangunan infrastruktur kerakyatan tetap menjadi program prioritas Kementerian PUPR RI pada tahun 2019.

“Selain infrastruktur yang besar, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk membangun infrastruktur kerakyatan. Pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Sejauh ini, sejumlah program infrastruktur kerakyatan telah digulirkan dengan skema Padat Karya Tunai melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR RI.

Kementrian-PUPR-2.jpg

Program tersebut meliputi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).

Dalam program PISEW misalnya. Kementerian PUPR RI melalui Ditjen Cipta Karya berupaya untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.

Pada umumnya infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW adalah jalan produksi yang bertujuan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh masyarakat desa setempat tidak menggunakan kontraktor.

Kementrian-PUPR-3.jpg

Secara nasional dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018), PISEW telah menyentuh 1.664 kecamatan dari total target 2015-2019 sebanyak 2.564 kecamatan.

Program PISEW tahun 2018, dilaksanakan Kementerian PUPR RI dengan anggaran sebesar Rp 540 miliar untuk pembangunan infrastruktur kerakyatan. Dari jumlah tersebut, mayoritas digunakan untuk pembangunan jalan sebesar 84,9% dari total anggaran atau Rp 447,69 miliar. Sedang sisanya, digunakan untuk pembangunan drainase, jembatan, air bersih, sanitasi, dan tambatan perahu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES