Penasehat APJATI NTB Minta Biaya Periksa Kesehatan bagi PMI Ditunda

TIMESINDONESIA, MATARAM – Terkait dengan rencana akan diberlakukannya biaya pemeriksaan kesehatan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada pertengahan bulan Oktober, mendapat penolakan langsung dari dewan penasehat DPD APJATI NTB.

Dewan Penasehat DPD APJATI NTB tegas menolak rencana kenaikan biaya pemeriksaan kesehatan (medical cek up) yang akan dilakukan oleh pihak sarana kesehatan (sarkes). "Kami sesungguhnya  tidak menginginkan kenaikan pada saat ini karena itu akan berdampak pada calon PMI," ucapnya saat menggelar jumpa pers di kantornya, Selasa (15/10/2019) siang.

Menurut Dewan Penasehat APJATI NTB, Irianto Sunardjo rencana pemberlakuan tarif sesuai dengan Permenkes nomor 26 tahun 2015 tersebut dirasa momennya kurang tepat.

Hal tersebut karena saat ini kondisi masyarakat NTB pasca gempa, belum memiliki dana dan baru mendapatkan dana stimulan untuk perbaiki rumah. "Saya yakin mereka calon PMI belum memiliki dana kalaupun ada pasti lewat pinjaman," ujarnya.

Lanjutnya, biaya untuk pemeriksaan kesehatan ditanggung oleh calon PMI itu sendiri, lalu jika nanti setelah berada di negara tujuan kemudian dari hasil pemeriksaan kesehatannya gagal lalu siapa yang akan menanggung biaya pemulangan dan mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh CPMI.

Karena itu, Irianto meminta agar pemberlakuan Permenkes yang dijadikan rujukan oleh Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (HIPTEK) yang ditujukan kepada sarana kesehatan agar pembelakukannya ditunda dengan terlebih dahulu dan duduk bareng sambil dilakukan sosialisasi baik kepada P3MI maupun kepada CPMI.

"Kami minta ini ditunda hingga nanti awal tahun 2020, sembari duduk bersama pihak pemerintah, P3MI dan Sarana Kesehatan. Harus ada solusinya persoalan ini," uajr dewan penasehat DPD APJATI NTB. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement