Belanja Tidak Langsung Dapat Porsi Terbesar di RAPBD 2020 Ponorogo

TIMESINDONESIA, PONOROGO – Belanja tidak langsung mendapat porsi besar dalam RAPBD 2020 Kabupaten Ponorogo.

Hak tersebut bisa dilihat dari nota RAPBD 2020 yang disampaikan wakil bupati Ponorogo, Soedjarno kepada DPRD Ponorogo, Selasa (15/10/2019).

Dalam rapat paripurna tersebut Soedjarno menyebut setidaknya 72,27 persen anggaran tahun depan akan digunakan untuk belanja aparatur serta berbagai bantuan dan hibah.

‘’Total belanja mencapai Rp 2,19 triliun,’’ ungkap Soedjarno, saat membacakan nota RAPBD itu di hadapan anggota DPRD Ponorogo.

Kekuatan anggaran tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 2,17 triliun. Terdiri dari berbagi pos pendapatan. Di sisi lain, belanja menyedot Rp 2,19 triliun, dengan rincian Rp 1,58 triliun untuk belanja tidak langsung (72,27 persen), dan belanja langsung sebanyak Rp 608 miliar (27,73 persen).

Soedjarno lantas memerinci belanja tidak langsung tersebut. "Paling banyak rupanya untuk belanja pegawai, yang memakan anggaran tak kurang dari Rp 986 miliar," ujarnya.

Dalam pos belanja tidak langsung, Soedjarno juga menjabarkan berbagai belanja lain. Meliputi belanja bantuan keuangan (BK) Rp 460 miliar, hibah Rp 102 miliar, bantuan sosial (bansos) Rp 21 miliar, bagi hasil Rp 9 miliar, hingga belanja tak terduga Rp 5 miliar.

Sementara, belanja langsung hanya memakan porsi Rp 608 miliar, atau 27,73 persen dari total belanja daerah. Terbesar untuk belanja barang dan jasa sebanyak Rp 347 miliar, belanja modal Rp 204 miliar, dan belanja pegawai Rp 56,4 miliar.

"Adanya defisit antara belanja dan pendapatan akan ditutup menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp 20,3 miliar," sebut Soedjarno.

Wakil bupati juga tidak menampik bahwa belanja tidak langsung memakan porsi begitu besar, termasuk untuk belanja aparatur.

Meski demikian, Sodjarno meminta masyarakat mengerti. ‘’Dalam belanja tidak langsung, juga ada alokasi untuk publik. Diantaranya hibah, bansos, termasuk BK yang juga untuk desa serta belanja tak terduga,’’ tambah wabup.

Sementara Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, mengatakan porsi belanja tidak langsung yang begitu besar disebabkan oleh faktor X. Yakni, keharusan untuk membiayai beberapa pengeluaran kakap sekaligus.

Diantaranya, hibah dana pilkada yang menyedot sekitar Rp 55 miliar, penerapan tunjangan kinerja untuk PNS yang mencapai Rp 50 miliar, hingga penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa yang minimal memakan Rp 34 miliar.

‘’Tapi dalam belanja tidak langsung, juga ada komponen belanja untuk masyarakat. Hibah, bansos, BK, itu di sana,’’ ujar Ketua DPRD Ponorogo.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement