APBD Bondowoso 2020 Turun, DPRD Sebut Eksekutif Lemah

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso tahun 2020, turun. Di antaranya dana perimbangan khususnya bagi hasil pajak, dan DAK (dana alokasi khusus). Sementara BK (bantuan keuangan) provinsi tidak ada.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Bondowoso H Tohari menyayangkan turunnya APBD tahun 2020. Padahal, di tahun 2020 banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah.

“Fraksi PKB kecewa, karena ternyata APBD Tahun 2020 malah turun, jadi asumsinya malah turun. Ini menunjukkan bahwa eksekutif, dalam hal ini tentunya bupati lemah dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat,” katanya.

Ketua Komisi I ini juga menjelaskan bahwa dana perimbangan ini turun. Bahkan turunnya sangat signifikan hingga Rp 30 miliar.

Terutama kata dia, di bagi hasil pajak. Padahal seharusnya tiap tahun trendnya harus naik, karena komponen diantaranya pajak kendaraan.

“Tidak ada ceritanya kendaraan tidak bertambah. Ini kenapa kok turun, dan turunnya tak tanggung-tanggung, sampai Rp 18 miliar,” sambungnya.

Tak hanya itu, DAK (Dana Alokasi Khusus)  tahun 2020 juga turun. Bahkan dibandingkan tahun 2019 turunnya sangat drastis, sampai Rp 27 miliar.

“Kita DAK trend-nya harus naik, kok malah turun. DAU (Dana Alokasi Umum) nampaknya memang naik. Tapi naiknya tidak signifikan,” jelasnya, Senin (14/10/2019).

Bahkan BK (Bantuan Keuangan) Provinsi, lanjut dia, hari ini belum ada asumsi. Berarti belum ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. Dia menganggap Pemkab lemah dalam berkomunikasi.

“Makanya kita tidak ingin ada dana yang dianggarkan untuk sesuatu yang tidak penting. Karena APBD di 2020 kita bukan naik, malah tambah turun,” tegasnya.

Dijelaskan juga bahwa PAD memang naik, tapi tidak signifikan. Meskipun APBD Bondowoso lebih dari 2 triliun, tapi secara keseluruhan hanya Rp 200 miliar sekian yang dari PAD.

“Selebihnya adalah dana pusat. Kenapa hari ini malah justru turun. Meski ada potensi daerah, tidak dipungkiri kita masih butuh dana dari pusat dan provinsi. Dari pusat dikurangi, dari provinsi sekarang malah belum ada,” kata Tohari.

Maka dari itu pihaknya berharap, seluruh fraksi di Komisi, betul-betul mencermati draf yang dikirim eksekutif. “Ini harus detail, jadi diskusinya detail. Sehingga tidak ada serupiah pun dianggarkan ke hal-hal yang tidak urgen,” ujarnya pada TIMES Indonesia.

Sebagaimana disampaikan bupati Salwa Arifin, dalam Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Bondowoso, Terhadap Raperda tentang APBD Tahun 2020, bahwa secara keseluruhan belanja daerah Tahun 2020 mencapai Rp 2.131.403.991.281,81. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement