Dewan NTB Minta Pemerintah Segera Selesaikan RTG di Loteng

TIMESINDONESIA, MATARAM – Ketua Fraksi PPP DPRD NTB menyorot lambannya proses rehab rekon yang ada di Lombok Tengah bagian utara. 

"Dana gempa di Loteng (Lombok Tengah) parkir atau tersimpan sebanyak 160 M lebih, sampai sekarang belum juga di distribusikan. Sementara korban gempa yang belum tertangani sekitar 12 ribuan lebih. Kalau dihitung-hitung, dibayar 12 ribu itu 3000 yang kategori rumah rusak berat," kata M. Akri kepada TIMES Indonesia di Mataram, Minggu (13/10/2019).

Berdasarkan kunjungannya di dapil tujuh Akri mencontohkan Desa Selebung Batukliang Utara. Dari data per Agustus 2018 di setor ke Perkim sejumlah 2373 rumah terdampak gempa. Namun yang sudah tertangani hanya sekitar 700 rumah 400 rusak berat sisanya ringan dan sedang.

"Pemerintah harus segera menuntaskan data yang sudah divalidasi, mohon untuk segera diprioritaskan, tentu dengan melibatkan birokrasi yang ada, mulai dari tingkat dusun dan desa," ungkapnya. 

Sekretaris DPW PPP NTB ini menambahkan, khususnya di Loteng terjadi pengedapan, atau istilah mengulur-ulur waktu demi mencari keuntungan terkait dengan bunga bank.

"BPBD harus segera untuk meyelesaikan persoalan RTG tersebut khususnya di Lombok Tengah," terangnya. 

Saat ini, masyarakat banyak yang mengeluh karena keterbatasan akses informasi. Padahal aplikasi mengenai data korban gempa tersebut semuanya ada di Dinas Perkim, namun masyarakat tidak berikan aplikasi tersebut.

 Akri juga menyoroti pembangunan RTG (Rumah Tahan Gempa) yang dibangun tanpa adanya MCK. Hal ini bertentangan dengan program zero waste. 

"Non sen ya, program zero waste bisa berjalan kalau tidak dibarengi dengan pembenahan lingkungan daerah terkena dampak gempa, apalagi ini menyangkut MCK dan kesehatan masyarakat," pungkas anggota DPRD NTB M Akri yang juga duduk di komisi II tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement