Peristiwa - Nasional

Bertemu Megawati, Pimpinan MPR RI Bahas Soal Amandemen Terbatas UUD 1945

Bertemu Megawati, Pimpinan MPR RI Bahas Soal Amandemen Terbatas UUD 1945 Pimpinan MPR RI menemui Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (10/10/19). (FOTO: Dokumen Bambang Soesatyo)
Kamis, 10 Oktober 2019 - 23:31

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI menemui Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (10/10/19).

Pada kunjungan resmi pertama Pimpinan MPR RI ke para tokoh bangsa ini, mereka mendapat masukan dan pandangan dari Megawati tentang rekomendasi MPR RI periode 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945.

MPR-bertemu-Megawati-2.jpg

Megawati mengusulkan amandemen terbatas khususnya di bidang perekonomian. Selain itu, perlu dibuat juga blueprint pembangunan Indonesia ke depan.

"Konsep membangun bangsa haruslah pembangunan berkelanjutan selama 50 bahkan 100 tahun ke depan, yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden ke masa pemerintahan presiden selanjutnya. Jangan sampai ganti presiden berganti pula arah pembangunan bangsa. Blueprint pembangunan ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengkajian MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam sebuah keterangan resminya, Kamis (10/10/2019).

MPR-bertemu-Megawati-3.jpg

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, blueprint diperlukan agar setiap presiden punya pegangan arah pembangunan, tanpa menghilangkan sisi sistem presidensial yang dianut Indonesia. Karenanya, amandemen terbatas tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

"Jangan sampai karena tidak ada blueprint, pembangunan yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden tertentu tidak dilanjutkan di masa pemerintahan presiden selanjutnya. Dengan adanya blueprint, pembangunan akan lebih fokus dan terarah. Menghindari terjadinya salah konsep atau salah sasaran pembangunan," ungkapnya.

MPR-bertemu-Megawati-4.jpg

Seperti diketahui, lanjut Bamsoet, umur konstitusi kita telah memasuki usia 17 tahun sejak amandemen keempat atau terakhir tahun 2002. “Apakah nanti perlu disempurnakan secara terbatas atau tidak, sangat tergantung pada keinginan rakyat. Yang pasti kami akan sangat cermat dan hati-hati,” ujar Bamsoet.

Bamsoet menegaskan bahwa MPR RI akan membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya terkait rekomendasi Amandemen terbatas dari MPR periode 2014-2019.

MPR-bertemu-Megawati-5.jpg

Turut hadir dalam pertemuan dengan Megawati tersebut, Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD). (*)

Jurnalis :
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

Komentar

Registration