Kopi TIMES

Disinformasi Itu Propaganda PKI

Disinformasi Itu Propaganda PKI Hazairin Pohan SH, M.A
Minggu, 06 Oktober 2019 - 10:11

TIMESINDONESIA, JAKARTAKEMARIN meledak berita, Indonesia termasuk dalam negara yang menggunakan media sosial untuk propaganda politik, disinformasi, dan menyebarkan perbedaan. Dulu, PKI rajin menggunakan senjata itu untuk menghantam lawan-lawan politiknya. Praktik PKI kembali membara?

Para pakar IT menjelaskan ada bedanya. Dulu hanya bermodal bombardemen informasi keliru dengan tujuan membentuk opini negatif terhadap lawan- lawan politik.  Lawan politik PKI itu utamanya ulama dan umat Islam.  Lalu, apa bedanya dengan kondisi sekarang? Tanya seorang pengamat.

Beda.  Kini propaganda jauh lebih masif, lebih canggih dan memang efektif, meskipun pada akhirnya dengan transparansi di dunia IT sekarang dengan mudah orang mengecek berita hoax maupun propaganda.  Dan rakyat sekarang lebih pintar, lebih literasi.  Juga, teknologi siber sekarang menggunakan komputasi algoritma, otomatisasi dan penggunaan data dalam skala besar (big data) dan IoT (internet of things) serta macam-macam jargon yang difahami oleh pakar IT kita.

Kemarin viral, sebuah studi Universitas Oxford mengungkap bagaimana pasukan siber menggunakan media sosial, untuk menyebarkan disinformasi politik yang bisa memanipulasi opini publik pasca reformasi dan ketika para milenial telah menjungkir-balikkan semua kepercayaan parokial lama melalui pengujian.  Yang menjadi masalah ketika pemerintah juga terpancing menjadi pihak yang aktif di dalamnya.  Selamat datang era post-truth politics.

Dalam proyek Computational Propaganda Research Project yang dibuat Oxford Internet Institute dirilis pada 26 September 2019 dengan judul The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation, dunia gempar.  Termasuk di Indonesia.

Penelitian tahun ini menganalisa 70 negara, bertambah dari 48 negara yang  sebelumnya diriset pada penelitian 2018 dan 28 negara pada 2017.

Bagaimana di Indonesia?

Sebelum temuan Oxford viral, pecah berita terungkapnya nomor-nomor telepon yang aktif membombardir medsos dengan berita hoax. Dengan aplikasi Truecaller dan Getcontact terpampang gamblang, dugaan pemerintah ikut main. Hasil pencocokan nomor-nomor yang ada di grup WhatsApp ‘Anak STM’ yang beredar di media sosial melalui aplikasi Getcontact mengarah pada nomor telpon penegak hukum.

Dari hasil penelusuran itu, nomor telepon di grup WhatsApp muncul nama-nama seperti Satbrimob Polda Jakarta, Opis PMJ, Bripda Eggi Pusdokkes, Rasky Propam, dan lain sebagainya.  Nomor-nomor hasil lacakan ini beraksi menjadi buzzer, yang memviralkan narasi seolah-olah polisi merekayasa tangkapan layar pembicaraan siswa STM pendemo.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memang membantah  dia menjadi ‘kakak pembina’ para buzzer Presiden Joko Widodo  (DNI, 3/10). Moeldoko justru kerap mengingatkan agar para buzzer tidak menyerang. Menurutnya, para buzzer memang perlu untuk ditertibkan.

“Para buzzer itu tidak ingin idolanya diserang, idolanya disakiti. Akhirnya masing-masing bereaksi. Ini memang persoalan kita semua, juga kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak,” demikian Moeldoko.  Menurut saya sih buzzer-buzzer itu harus ditinggalkanlah, kan pemilu juga udah selesai,” ujar Moeldoko.

Damage has been done! Dunia telah mencatat perilaku buruk ini.  Nama negeri kita tercemar.  Indonesia tidak sendiri.

Pada tahun 2019 ada 70 negara, termasuk Indonesia yang melakukannya. Jumlah tersebut meningkat tinggi dibandingkan tahun 2018, ketika praktik ini digunakan hanya 48 negara, meningkat dari 2017 hanya 28 negara.  Aktornya terdiri dari lembaga-lembaga resmi pemerintah, partai politik, elit partai, dan kontraktor swasta.

Secara umum, riset menemukan bahwa pasukan siber Indonesia lebih banyak menggunakan akun bot dan akun yang dikelola manusia. Tujuan mereka adalah menyebarkan propaganda pro pemerintah atau partai politik, memecah belah dan polarisasi, dan menekan pihak yang berseberangan. Dan pasukan siber ini hobinya menyerang Islam, umat maupun ulama.  Tak salah jika orang menuduh ‘PKI’ sedang bermain.

Jenis pasukan siber, menurut Oxford Internet Institute, dibagi dengan besarnya ukuran tim dan waktu kontrak, serta kemampuan strategi dan anggaran.

Riset menemukan bahwa di Indonesia umumnya pasukan siber menggunakan tim dengan kapasitas rendah (low cyber troop capacity), yang berarti melibatkan sejumlah tim-tim kecil yang aktif hanya selama pemilu atau dengan agenda tertentu.  Maklum ini menyangkut cara hidup dan latar-belakang pendidikan yang rendah.  Intelektual mereka juga rendah.  Jadi, gampang terbaca.

Tim berkapasitas rendah menggunakan bot untuk memperkuat disinformasi. Tim-tim ini juga hanya beroperasi di dalam negeri. Maklum, kemampuan berbahasa asing mereka rendah.  Honor mereka juga rendah. “You pay peanuts, you get monkeys,”  kata orang.

Para buzzers ini biasanya dibayar oleh organisasi atau kelompok IT bayaran. Jumlah bayaran alias anggaran untuk cyber troops bervariasi. Di negara maju seperti Amerika ini bisnis yang sangat menjanjikan. Biayanya bisa mencapai jutaan dolar seperti pada kasus perusahaan Cambridge Analytica yang membobol puluhan juta akun facebook saat Pilpres AS 2016.

Jangan khawatir, di negeri kita perilaku negatif ini gampang ditiru.  Motivasi duit –dan kini politis—cukup menjadi insentif.

Kenapa marak?. Di mana saja praktik busuk ini dilakukan?

Sebagian besar digunakan untuk kepentingan domestik, menekan dan mendiskreditkan bahkan menghancurkan kelompok oposisi. Namun sejumlah negara termasuk Cina, Rusia, Iran, India, Pakistan, dan Venezuela menggunakannya untuk mempengaruhi opini di negara lain. Negeri-negeri represif, otoriter, yang subur sebagai lahan politik identitas. Jadi, Indonesia masuk di dalamnya? Mari kita heran!

Twitter dan facebook merupakan platform yang paling banyak digunakan untuk propaganda dan manipulasi komputasi, kata peneliti Oxford.

Propaganda politik dilaksanakan pasukan siber berbayar, menggunakan media sosial dalam membentuk opini publik, menetapkan agenda politik, dan menyebarkan ide.  Ini masih oke-lah.

Akun palsu digunakan oleh pasukan siber untuk menyebarkan komputasi propaganda. Selama tiga tahun Oxford melacak intensitas penggunaan 3 jenis akun palsu: bot, manusia, dan cyborg.

Bot adalah akun otomatis, meniru perilaku manusia secara online. Mereka sering digunakan untuk menguatkan narasi atau menangkal perselisihan politik.

Akun yang dikelola manusia yang berkarakter volunteer, tidak menggunakan otomatisasi. Mereka bergerak terorganisasi atau secar gerilya perorangan. Mereka aktif mengunggah komentar atau tweet, atau secara pribadi menyampaikan pesan individu melalui media sosial.

Akun cyborg adalah perpaduan akun otomatisasi arahan pakar. Di sini termasuk akun yang diretas sebagai kategori akun palsu yang digunakan pasukan siber untuk pengelabuan bahkan seakan-akan pelaku kriminalitas.  Belakangan, banyak yang terjebak dan tertangkap.

Lima platform populer untuk manipulasi adalah Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube, dan Instagram.

Bradshaw dan Howard (2017) mengatakan cyber troops adalah aktor pemerintah atau partai politik yang bertugas memanipulasi opini publik.  Mereka ada yang menggunakan akun nyata (human) robot (bots), akun bajakan, dan cyborg. Perpaduan akun otomatisasi dengan kurasi manusia.

Oxford melaporkan, 87 persen negara menggunakan akun manusia, 80 persen akun bot, 11 persen akun cyborg, dan 7 persen menggunakan akun yang diretas. Serius.

Oxford Internet Institute juga menggarisbawahi bertambah banyaknya negara yang menggunakan sosial media untuk manipulasi informasi ke publik ongkosnya adalah kerusakan demokrasi.

Author laporan Samantha Bradshaw menambahkan bahwa makin mudahnya penggunaan teknologi jejaring sosial seperti algoritma, otomatisasi, dan data dalam jumlah besar, mengubah skala, rentang dan presisi dari penyebaran informasi di era digital.

Musuh demokrasi

“Meski media sosial pernah dibanggakan sebagai pendorong kebebasan dan demokrasi, kini dia makin disoroti karena perannya dalam menggaungkan disinformasi, memicu kekerasan dan menurunkan tingkat keterpercayaan pada media dan institusi demokratik,” katanya.

Inilah perusak demokrasi yang kita bangun dengan susah-payah dan perjuangan puluhan tahun.  Menjadi persoalan apabila pemerintah daninstitusi negara menjadi bagian dalam plot ini.  Untuk apa?  Untuk kepentingan kekuasaan.  Bentuk koruptif yang tak kurang dahsyatnya menghancurkan negeri.

“Manipulasi opini publik di media sosial masih menjadi ancaman untuk demokrasi, seiring dengan makin maraknya penggunaan propaganda terkomputasi dalam hidup sehari-hari.  Pemerintah dan partai politik di seluruh dunia menggunakan media sosial untuk menyebarkan disinformasi dan berbagai bentuk manipulasi media.”

“Meski propaganda memang selalu jadi bagian dari politik, penggunaan yang luas dari metode kampanye ini menimbulkan kekhawatiran soal demokrasi modern,” kata peneliti.

Untuk apa?  Ya, untuk tujuan kekuasaan, termasuk mempertahankan kepentingan. Riset menemukan bagaimana pasukan siber berperan penting untuk menyebarkan propaganda politik. Manipulasi melibatkan strategi, bot politik, dan teknik propaganda komputasi, untuk memperkuat ujaran kebencian atau mengerahkan pasukan buzzer yang mengancam atau melecehkan pengkritik dan jurnalis daring.  Inilah bahaya perilaku yang anti-demokrasi pada galibnya.

Dengan semua kekuatan organisasi dan dana, jelas pemerintah unggul.

Penyamaran oleh petugas instansi negara ke dalam berbagai kelompok diskusi internet untuk pengintaian bahkan untuk keperluan intelijen tak terhindarkan.  Lebih dari itu, jika medium internet digunakan oleh pemerintah untuk ‘memecah-belah’, mengadudomba unsur-unsur masyarakat serta menggunakan berbagai skenario lapangan, lalu apa bedanya dengan metodologi PKI? Tanya seorang teman.

Laporan Oxford Internet Institute menyoroti cara lembaga pemerintah dan partai politik yang telah menggunakan media sosial untuk menyebar propaganda politik, mencemari informasi digital, dan menekan kebebasan berbicara dan kebebasan pers.

Sayang, jika negeri yang susah payah dibangun oleh founding fathers dengan tujuan-tujuan mulia terutama untuk peningkatan kesejahteraan dan pendidikan bagi rakyat –si pemilik negeri dan ahli waris-sah—kini dilupakan.  Orang lebih asyik memilikirkan survival, meskipun mengorbankan ratusan juta rakyat yang masih miskin dan bodoh.

5 Oktober 2019

* Penulis: Hazairin Pohan SH, M.A adalah Duta Besar Indonesia untuk Polandia, tahun 2006-2010.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

Jurnalis :
Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Sholihin Nur

Komentar

Registration