Kopi TIMES

Ngapain Capek-Capek Demo?

Ngapain Capek-Capek Demo? Nurudin, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang
Senin, 23 September 2019 - 18:45

TIMESINDONESIA, MALANG – Kalau dihitung-hitung, saat jadi mahasiswa saya hanya demonstrasi hanya tiga kali. Terakhir kali sekitar 25 tahun yang lalu. Saat itu saya masih berstatus sebagai mahasiswa di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Hari Senin  (23/9/19) saya menyaksikan langsung “aura” demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Malang. 

Aksi damai itu berawal dan dipicu oleh aksi “buta mata dan telinga” pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terakhir, erkait dengan revisi UU KPK, revisi UU KUHP dan persoalan ketidakadilan yang lain. Persoalan terus memuncak dengan perilaku DPR dan Pemerintah yang “main mata” di akhir periode jabatannya.

Jadilah himbauan untuk melakukan demonstrasi dimana-mana. Di Malang ada himbauan dengan mengajak mahasiswa libur kuliah dan ikut demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota  Malang. Narasinya antara lain “Malang Memanggil, Kosongkan Kelas-Kelas Ayo Turun ke Jalan”. Ada juga yang lebih ramai di Yogyakarta melalui tagar #GejayanMemanggil. Ada dosen yang memang menyarankan mahasiswanya turun ke jalan, mengijinkan tidak datang ke kuliah jika alasannya ikut turun jalan. 

Terhadap himbauan demonstrasi itu, beberapa teman ada yang bilang, “Ngapain capek-capek demo? Mending belajar. Bisa pintar. Toh demo belum tentu bisa mengubah keadaan. Lagian, demo sekarang politis. Lalu, yang bermasalah DPR kok demonya di DPRD?”

Orang yang sinis sebagaimana pernyataan di atas tentu bukan orang yang pernah ikut demo. Atau minimal tak pernah merasakan bagaimana nikmatnya demo. Juga tak merasakan bagaimana perjuangan atas pilihan yang dianggap benar dengan pikiran,  tenaga, dan keringat. 

Biasanya, orang-orang seperti itu keperpihakannnya pada masyarakat sangat diragukan. Bukan berarti yang ikut demo itu satu-satunya orang yang peduli. Bukan itu. Masalahnya, ikut demo sedikit banyak telah menunjukkan bukti konkrit ikut menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kemajuan bersama. Bahkan mereka yang memprotesnya itu bisa jadi suatu saat nanti akan menikmati kemanfaatannya. 

Saluran Buntu
Mengapa harus curiga pada demonstrasi? Coba lihat tuntutan mereka untuk kepentingan orang banyak, termasuk kepentingan mereka yang merasa dan menganggap demonstrasi itu sia-sia.

Mereka yang mengatasnamakan Front Rakyat Melawan Oligarki Malang mengeluarkan pernyataan;  (1) DPR agar segera mencabut draft RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat; (2) Menuntut presiden untuk segera mengeluarkan PERPPU Pencabutan UU KPK dan Sumber  Daya Air; (3) Agar Presiden segera menghentikan  ijin korporasi pembakar hutan; (4) Kepolisian RI secepatnya membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis pembela HAM, Advokat, aktivis Papua, intimidasi terhadap masyarakat sipil Papua dan tarik militer dan hentikan operasi keamanan terhadap warga sipil; (5) Pemerintah segera mengubah pelayanan kesehatan melalkui BPJS dengan skema  pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya negara dan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Tututannya bagus bukan?

Memang, demonstrasi memang bukan satu-satunya pilihan. Tetapi ia pilihan dimana tidak ada jalan lain kecuali dengan demonstrasi. Jalan lain itu misalnya saluran-saluran resmi sudah sedemikian buntu. Maka, demonstrasi menjadi pilihan. 

Mereka bukan tidak mau mengekspresikan dengan jalur hukum yang benar. Bukan begitu. Misalnya, saat DPR ngotot merevisi RUU KPK lalu diprotes masyarakat. Keberatan masyarakat sudah diungkapkan lewat banyak saluran, termasuk media massa.  Lalu DPR dengan Pemerintah justru “main mata” dengan menyepakati revisi tersebut. 

Sementara saluran resminya lewat DPR sebagai wakil rakyat. Harusnya mereka harus mewadahi dan menyalurkan kepentingan rakyat. Tetapi saat DPR “tutup telinga” rapat-rapat,  apa yang diharapkan dari anggota dewan seperti itu? Sementara itu, revisi UU KPK diinginkan DPR sendiri dan untung kepentingannya sendiri pula? Maka, demonstrasi dengan aksi jalanan tak bisa dielakkan. Apakah demonstrasi tabu? Bagaimana tabu jika itu hak rakyat untuk menyampaikan kepentingannya? Toh, itu bukan kepentingan segelintir orang? 

Jurnalis :
Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

Komentar

Registration