Ribuan Massa Geruduk DPRD Kota Malang, Tuntut Batalkan Sejumlah RUU

TIMESINDONESIA, MALANG – Ribuan massa aksi yang mengatasnamakan Front Rakyat Melawan Oligarki mendatangi kantor DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Senin (23/9/2019). Mereka menuntut DPR untuk membatalkan sejumlah RUU yang dianggap kontroversial.

Berbagai macam tulisan dalam spanduk dan poster terpampang mewarnai aksi unjuk rasa.

"Revolusi... Reformasi dikorupsi. Reformasi oligarki," teriak orator.

Suasana aksi ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat kompak mengenakan atribut warna hitam. Mereka menuntut pembatalan Revisi Undang-undang KPK dan menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Massa aksi mendesak dan menuntut kepada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Dalam rilis yang diterima TIMES Indonesia, aksi ini membawa tuntutan kepada DPR RI untuk segera mencabut draft RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat.

Selian itu, mereka juga menuntut kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Perppu

Pencabutan UU KPK, dan UU Sumber Daya Air serta menghentikan ijin korporasi pembakar hutan.

Lebih lanjut, Kepada Kepolisan RI untuk secepatnya membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis pembela HAM, Advokat, aktivis Papua, intimidasi terhadap masyarakat sipil Papua dan Tarik Militer serta hentikan operasi keamanan terhadap warga sipil.

Tak hanya itu, mereka menuntut Pemerintah untuk segera mengubah pelayanan kesehatan melalui BPJS dengan skema pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh Negara dan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Korlap Aksi Reni Eka Mardiana mengatakan, tujuan aksi ini untuk memberikan dukungan solidaritas kepada masyarakat di pusat supaya tidak kendor semangatnya.

"Aksi ini juga memberikan support kepada kawan-kawan kita yang di pusat supaya nggak kendor semangatnya," kata aktivis Resister Indonesia ini.

Ia mengaku bahwa sejumlah massa aksi yang tergabung ini melibatkan banyak elemen. Tidak hanya mahasiswa taoi juga dari masyarakat umum.

"Massa aksi ini diikuti banyak elemen, tidak hanya mahasiswa tapi juga banyak komunitas seperti Persatuan Pekerja Korban PT Freeport Indonesia (P2KFI), Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia dan lainnya," tegasnya.

Reni menekankan bahwa isu yang dibawa adalah isu-isu nasional. Ia juga memastikan massa aksi bisa tertib tanpa ricuh.

Pantauan TIMES Indonesia, massa aksi berkumpul di depan DPRD Kota Malang mulai pukul 9 pagi. Para demonstran membubarkan diri dengan tertib dan memastikan bahwa akan turun jalan kembali untuk menuntut hak-hak rakyat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement