DPRD KLU Minta Uang Jadup Korban Gempa Tidak Dipolitisir

TIMESINDONESIA, MATARAM – Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Utara (DPRD KLU) Nasrudin meminta agar pemerintah daerah untuk tidak memolitisir uang Jaminan Hidup (Jadup) korban gempa Lombok Utara yang bersumber dari APBN, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

Jadup adalah janji Presiden Jokowi pada saat bencana gempa beberapa waktu lalu. Jadup tersebut bukan inisiatif Pemda melainkan murni program Presiden RI Joko Widodo. 

Hal ini disampaikan Nasrudin kepada TIMES Indonesia saat diwawancarai di sela-sela orientasi dewan di Hotel Jayakarta, Sabtu, (21/9/2019).

"Saya berharap, uang Jadup itu dibagikan saja, berapapun yang sudah teregistrasi dan berapapun yang sudah jadi rekeningnya,  jangan menunggu banyak dulu baru dibagikan. Karena masyarakat sudah sangat menunggu lama uang Jadup tersebut," pinta Nasrufin yang juga Ketua GP Ansor KLU ini. 

Ia juga meminta agar masyarakat ikut mengawasi proses tahapan Jadup tersebut. Agar tidak ada yang merasa tersakiti dan merasa tidak dapat nantinya. 

"Jadup ini harus tepat sasaran, masyarakat harus ikut mengawasi agar proses pencairan Jadup ini lancar dan tidak di politisir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," tegas Ketua Sementara DPRD KLU. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement