Hadiri Seminar Nasional dan Colloquium, Bupati Lombok Barat: Ini Langkah Tepat

TIMESINDONESIA, GIRI MENANG – Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi menggelar Seminar Nasional dan Colloquium. Kegiatan yang digelar di Hotel Aruna Senggigi ini dinilai tepat oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid. Bupati menjelaskan saat ini Lombok Barat tengah menyusun Peraturan Bupati tentang Bale Mediasi.

Peraturan Bupati tentang Bale Mediasi tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau konflik yang terjadi di masyarakat dengan cara musyawarah sehingga persoalan tidak dibawa keranah hukum.

“Kami saat ini lagi menyusun Peraturan Bupati tentang Bale Mediasi dan ini moment tepati bagi kami. Mohon masukannya, apakah ini masuk dalam hukum etik atau hukum murni,” kata Bupati, Senin (16/9).

Bupati yakin, seminar nasional dengan tema “Sinergi Sistem Rule Of Law and Rule Of Ethics” ini akan berkontribusi dalam hukum tata negara dan administrasi bagi Provinsi NTB dan Lombok Barat.

Pembukaan seminar ditandai dengan pemukulan Gendang Beleq oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Bupati Lombok Barat H. Fauzan, dan Ketua Umum Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, serta Ketua Panitia Dr. Asmuni.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur mengatakan norma hukum, norma agama dan norma etika harus bersinergi, dan berjalan bersama. Menurutnya, jika mengedepankan satu norma saja maka akan terjadi ketidak seimbangan.

Seminar Nasional dan Colloquium dari Himpunan Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi di NTB ini menjadi seminar ke-6 yang digelar. Sebelumnya kegiatan serupa dilaksanakan di Surabaya, Ambon, Pontianak, Palembang, dan Banjarmasin. Tujuannya, untuk memberikan masukan kepada pemerintah sebagai wujud kepedulian.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement