Peristiwa - Daerah

UU KPK Disahkan, Pegiat Anti Korupsi Yogyakarta Ajukan Uji Materi ke MK

UU KPK Disahkan, Pegiat Anti Korupsi Yogyakarta Ajukan Uji Materi ke MK Massa demonstran menolak revisi UU KPK dan akan mengajukan uji materi ke MK ketika aksi di Tugu Pal Putih Yogyakarta. (FOTO: A Riyadi/TIMES Indonesia)
Selasa, 17 September 2019 - 19:49

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Gelombang penolakan revisi UU KPK terus berlanjut di Yogyakarta, Selasa (17/9/2019). Kali ini, penolakan upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah didengungkan para pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta. Para pegiat anti korupsi Yogyakarta ini akan mengajukan uji materi ke MK terhadap UU KPK yang baru disahkan oleh DPR RI.

Aksi long march dilakukan massa dari kantor Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM yang berada di komplek kampus UGM menuju Tugu Pal Putih Yogyakarta. Massa juga membawa berbagai poster yang berisi penolakan revisi UU KPK seperti KPK lemah yang senang koruptor, KPK tak ada koruptor pesta hingga dari petugas partai ke petugas koruptor.

Dalam orasinya, Koordinator JAK, Tri Wahyu KH mengatakan akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI dan pemerintah. Upaya itu dilakukan agar revisi yang dinilai melemahkan lembaga super body itu dibatalkan.

“Karena revisi cacat formil maka kami akan mengajukan uji materiil ke MK. Indikasi cacat formil itu karena tidak ada uji publik, proses pembahasan tertutup dan tergesa untuk disahkan, dan tidak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2019. Karena itu, revisi UU KPK harus dicabut,” terang direktur Indonesia Court Monitoring ini.

Menurutnya, perubahan UU tersebut telah membuat KPK RI lemah dalam pemberantasan korupsi. Seperti, mengenai adanya Dewan Pengawas yang dipilih oleh Presiden. Sehingga, independensi KPK terancam hilang. Dewan Pengawas tersebut rawan mengintervensi penyidikan dan membocorkan penyadapan yang akan dilakukan KPK.

“Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini sering dilakukan oleh KPK ke depan terancam sulit dilakukan karena harus ijin dengan Dewan Pengawas,” papar Tri Wahyu.

Koordinator Masyarakat Transparansi Bantul (MTB), Irwan Suryono menduga, upaya pelemahan terhadap KPK RI dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Hal itu dapat diamati dari proses pemilihan panitia seleksi (Pansel), 10 calon pimpinan yang lolos fit and proper test, dan usulan revisi KPK oleh DPR RI disusul munculnya aksi massa yang mendukung revisi UU KPK di berbagai daerah.

Karena itu, MTB bagian dari JAK sepakat atas langkah pengajuan uji materi ke MK atas revisi UU KPK tersebut. Baginya, langkah ini sangat tepat dan konstitusional.

“Rakyat Indonesia harus sadar, harus bangkit bahwa KPK sekarang sedang dikepung oleh oknum yang ingin KPK lemah. Tujuannya tentu agar mereka dengan leluasan bisa mencuri uang rakyat dan sulit diawasi oleh KPK. Mari rakyat Indonesia bersatu mengajukan uji materi ke MK terhadap UU KPK yang revisi dan disahkan secara sembunyi-sembunyi oleh DPR dan pemerintah,” tegas Irwan, pegiat anti korupsi Yogyakarta ini. (*)

Jurnalis : A Riyadi
Editor : Faizal R Arief
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan
Sumber : TIMES Yogyakarta

Komentar

Registration