Peristiwa - Nasional

Kementerian LHK Segel 42 Lahan Perusahaan Terkait Karhutla

Kementerian LHK Segel 42 Lahan Perusahaan Terkait Karhutla Ilustrasi. Kebakaran hutan dan lahan. (FOTO Dok. TIMES Indonesia)
Sabtu, 14 September 2019 - 15:19

TIMESINDONESIA, JAKARTAKementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) telah menyegel 42 lahan perusahaan dan satu lahan individu terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan.

"Kami sudah lakukan penyegelan, untuk penghentian kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di 42 lokasi perusahaan telah kami segel dan satu milik masyarakat, disegel penyidik KLHK," kata Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani saat konferensi pers di gedung Graha BNPB Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Penyegelan dilakukan di beberapa provinsi yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, dan paling banyak terdapat di Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah.

Dari seluruh lahan perusahaan dan perorangan yang disegel tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Kementerian LHK sebagai proses hukum lebih lanjut.

Saat ini sebanyak empat perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka. "PT ABP perkebunan sawit yang berada di Kalimantan Barat, PT AER perkebunan sawit di Kalimantan Barat, PT SKM perkebunan sawit di Kalimantan Barat, dan PT KS di Kalimantan Tengah," ujarnya.

Ancaman hukuman yang diberikan mulai dari pencabutan izin perusahaan dari pemerintah daerah, gugatan perdata untuk biaya ganti rugi dan pemulihan lahan terbakar, serta dari sisi pidana bekerjasama dengan kepolisian untuk memberikan hukuman penjara dan denda serta perampasan keuntungan.

Rasio menyebutkan dari kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 telah mencabut izin tiga perusahaan. Sedangkan untuk gugatan perdata sejak 2015 hingga kini sudah mengadili 17 perusahaan yang kasusnya sudah incraht dan ditetapkan ganti rugi mencapai Rp3,15 triliun.

"Gugatan perdata saat ini sedang berlangsung gugatan perdata, lima yang proses pengadilan," kata  Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK. (*)

Jurnalis :
Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan
Sumber : Antara News

Komentar

Registration