Bupati Sragen Keberatan Jika Premi BPJS Kesehatan Naik

TIMESINDONESIA, SRAGEN – Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati tidak setuju rencana kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Menurutnya, hal itu jelas akan membebani keuangan daerah. Dia yakin banyak kepala daerah juga merasa keberatan dengan kebijakan itu.

”Itu membebani keuangan daerah, karena dengan adanya berbagai PP, seperti pendidikan harus 20 persen, kesehatan harus 10 persen, infrastruktur dari sekian persen. Total ada sekitar 57 persen.  lama-lama kita tidak bisa bergerak," ucap Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Rabu (4/9/2019).

Dia menyebut, dengan banyaknya ketentuan yang harus dipenuhi berdasar instruksi dari pusat, maka visi-misi dari kepala daerah sendiri bisa terbengkalai. Maka jika ditambah keperluan belanja pegawai, Pemkab Sragen kesulitan dalam menjalankan anggaran.

Bupati mengakui BPJS Kesehatan memang dijalankan dengan sistem Gotong Royong. Namun tidak lantas menggampangkan dengan menaikkan premi. Padahal masih banyak kelompok masyarakat yang belum membayar iuran BPJS Kesehatan dengan tertib. ”Kenapa tidak itu dulu yang dikejar. Kemudian sistem manajemen BPJS Kesehatan juga harus diperbaiki,” tegasnya.

Dia mengatakan, pengelola juga harus bertanggung jawab. Manajemen BPJS Kesehatan perlu memperbaiki sistemnya sehingga bisa mengurangi devisit. Sementara pemda harus bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat langsung.

”Padahal daerah harus tetap membangun dengan segala inovasi yang ada,tetapi bila anggaran sudah tersedot untuk melaksanakan kebijakan pusat, jelas daerah sulit bergerak,” tandas Bupati Yuni.

Karena daerah juga punya program yang harus dijalankan, sambung Yuni,  seperti perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jika anggarannya tidak ada, tentu akan kesulitan untuk pengadaan lahan baru. Padahal hal itu berkaitan dengan  target memperoleh Adipura.

Yuni mengeluhkan ruang anggaran yang sempit dalam menjalankan pemerintahan serta menjawab tuntutan masyarakat. Melihat kondisi saat ini Yuni menyampaikan bagi pihak BPJS Kesehatan harus mendiskusikan terlebih dulu sebelum dilaksanakan. Karena akan membebani pemerintah daerah.

Bupati sendiri memikirkan warga Sragen yang tidak mampu membayar premi BPJS Kesehatan. Pihaknya tidak mungkin menolak karena otomatis akan berdampak ke masyarakat. (MG)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement