Presiden Jokowi: Biaya Pemindahan Ibu Kota Baru ke Pulau Kalimantan Capai Rp 466 Triliun

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Jokowi menyatakan, biaya untuk memindahkan ibu kota baru dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan mencapai Rp 466 triliun. Menurut Jokowi, 19 persen diantaranya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya adalah pendanaan dari investasi swasta dan BUMN.

"Sebesar 19 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dengan skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Kata dia, dana pemindahan ibu kota yang berasal dari APBN akan diupayakan lewat skema pengelolaan aset negara di Jakarta dan ibu kota yang baru. "Sisanya dari KPBU dan investasi swasta," imbuh Jokowi.

Dana sebesar Rp 466 triliun ini akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung, antara lain, berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.

Dan terakhir, dana 466 triliun lanjut Presiden Jokowi, akan digunakan untuk penyediaan fungsi penunjang ibu kota baru, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement