TIMESINDONESIA, JAKARTA – Filsuf bernama Karl Marx dan Freidrich Engels menganggap negara sebagai suatu alat pemaksa (instrument of coercion) yang akhirnya akan melenyap sendiri. Negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain (The state is nothing but a machine for the oppression of one class by another). Dan dikatakan selanjutnya bahwa negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan (Budiardjo, 2008: 153).
Apabila kita mencermati gagasan Karl Marx dan Freidrich Engels tersebut, tentu kita akan bertanya-tanya dengan kondisi yang terjadi pada negara kita saat ini. Gagasan tersebut tentu bisa benar dan bisa salah, apabila kita menganggap bahwa kondisi negara kita saat ini sedang damai dan tentram pascarekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi, maka kita akan menyalahkan gagasan tersebut.
Namun demikian, permasalahan yang terjadi di negara ini tidak hanya diselesaikan oleh rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi saja, negara juga perlu dibangun dengan kekuasaan yang tidak merugikan rakyat, sehingga untuk mewujudkan kebijakan yang pro rakyat, maka pemimpin di negara ini harus mempunyai visi yang baik untuk kedepannya.
Akan tetapi, pascarekonsiliasi tersebut kini negara kita harus kembali mengalami anomali yang beredar di kalangan elite politik. Pasalnya ketika Jokowi dan Maruf Amin telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024, kini justru masyarakat harus kembali menelan pil pahit, karena masyarakat harus berhadapan dengan oligarki yang dibuat sedimikian rupa oleh para penguasa yang ada di negara kita.
Oligarki secara mudah dapat disebut sebagai relasi kekuasaan di antara sekelompok orang yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik untuk kepentingan dirinya sendiri. Oligarki adalah sebuah sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif atas konsentrasi kekayaan (Robinson dan Hadiz, 2004: 4; Ananta, 2016: 107).
Kunci keberhasilan oligarki tersebut terletak pada kelenturan jaringan otoritas politik dan kepentingan ekonomi yang menopang dan mencirikan oligarki serta menjalari institusi negara itu sendiri (Robinson dan Hadiz, 2014: 49; Ananta, 2016: 108).
Negara kita adalah negara yang paling rentan terkena praktik oligarki, karena sejak berlakunya sistem desentralisasi atau otonomi daerah, oligarki tersebut terus merajalela, tanpa adanya pengawasan yang sangat ketat. Dalam beberapa tahun belakangan ini, otonomi daerah itu sering kali disalahgunakan oleh beberapa kepala daerah untuk mempertahankan kekuasaannya, dan karena kekuasaan itu tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun, pada akhirnya kekuasaan tersebut menciptakan sebuah tembok oligarki yang sangat kokoh. Ketika oligarki tersebut sudah dikendalikan oleh kepala daerah, bahkan kepala daerah tersebut tidak segan untuk menutupinya dengan topeng religius yang sangat palsu itu.
Bahkan pada saat ini, oligarki tersebut nampaknya sudah mulai tercium dari keluarga presiden dan wakil presiden republik Indonesia, pasalnya kini berita yang beredar di media massa maupun media online adalah berita mengenai hasil survei dari Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta.
Hasil survei tersebut menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka selaku anak dari presiden Joko Widodo, disebut sebagai salah satu calon paling terkuat untuk menjadi walikota Solo.
Selain Gibran, saat ini beberapa media juga memberitakan Bobby Nasution selaku menantu dari Joko Widodo yang menjadi salah satu calon paling terkuat untuk bertarung dalam pilwakot medan. Dan yang terakhir, adalah Siti Nur Azizah selaku anak dari wakil presiden Maruf Amin yang juga masuk dalam bursa calon wali Kota Tangerang.
Meskipun ketiga putra mahkota tersebut belum dipastikan akan menjadi kepala daerah, namun disatu sisi lainnya, kini beberapa media massa maupun media online selalu mengonstruksi berita yang seolah-olah memastikan bahwa ketiga putra mahkota tersebut akan memenangi pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nanti. Kendati demikian, sayangnya kini masyarakat justru tidak menampilkan kegelisahannya terhadap berita tersebut, dan seolah-olah masyarakat juga menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang biasa saja.
Apabila kita belajar dari masa lalu, maka kita juga akan mengetahui betul bahwa oligarki pada akhirnya akan menjadi malapetaka bagi sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi. Oligarki yang dikendalikan oleh kepala daerah saja bisa memakan uang rakyat lebih dari miliaran rupiah, lalu bagaimana dengan oligarki yang akan terjadi, apabila ketiga putra mahkota tersebut berhasil menjadi kepala daerah?
Tentu saja dinasti yang dibangun oleh ketiga putra mahkota tersebut adalah sebuah dinasti yang sulit untuk dijatuhkan, karena oligarki yang mereka buat bukan hanya dikendalikan oleh kepala daerah saja, tetapi juga oleh kepala negara. Korupsi yang dilakukan oleh oligarki bukan hanya terjadi ketika para pejabat yang mencuri uang rakyat saja, tetapi juga korupsi bisa terjadi karena adanya elite politik yang pada awalnya membatasi atau mengambil alih wewenang orang lain.
Misalnya, apabila ketiga putra mahkota benar-benar mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah, maka secara otomatis mayoritas masyarakat akan lebih mengenal mereka bertiga, daripada calon yang lainnya. Dan tentu saja, potensi masyarakat untuk memilih mereka bertiga akan lebih besar, daripada memilih calon yang lain.
Pada akhirnya calon yang lain, hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja di pilkada serentak tahun 2020 nanti. Bahkan bisa jadi, ketika mereka menjadi kepala daerah, mereka akan membuat kebijakan yang bukan berdasarkan dari keinginan rakyat, tetapi dari keinginan dinastinya saja. Maka dari itu, meskipun oligarki itu datangnya dari tokoh politik yang kita idolakan, maka tetap saja bentuknya tidak akan berubah. Oligarki tetaplah oligarki, tidak ada perbedaannya dengan oligarki yang telah terjadi pada beberapa tahun belakangan ini.
Memang ketiga putra mahkota tersebut belum dipastikan untuk menjadi kepala daerah pada pilkada serentak tahun 2020 nanti, tetapi juga kita sebagai masyarakat harus selalu mempunyai kemampuan untuk mendeteksi potensi praktik oligarki yang dilakukan oleh siapapun itu. Karenanya, masyarakat harus dibekali oleh pendidikan kritis untuk mengawasi semua tindakan yang akan merugikan masyarakat. Maka dari itu, mulai dari saat ini, kita harus mempunyai semangat untuk mewujudkan negara tanpa adanya praktik oligarki yang menjijikan itu. (*)
*)Penulis:Ilham Akbar, Mahasiswa Universitas Serang Raya, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum (FISIPKUM), Prodi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Public Relations
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Yatimul Ainun |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
