Mentan RI: Musim Produksi Jagung, Indonesia Tidak Perlu Impor

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Musim kemarau adalah saat dimana pertanaman jagung meluas di Indonesia. Apalagi telah didukung melalui embung dan infrastruktur pengairan lainya. Saat ini musim kemarau di tiap daerah mampu diatasi dengan baik. Kondisi inilah yang berdampak langsung pada laju produksi jagung secara nasional. Bahkan, Menteri Pertanian RI (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa produksi dan pasokan jagung nasional tahun ini aman dan terkendali. Maka itu, kata Amran, Indonesia tidak perlu impor karena persediaan jagung di Bulog sangat melimpah.

"Produksi jagung melimpah di tengah musim kering di lahan pertanian di Indonesia. Saya juga sudah bilang ke Bulog, bagi petani dan peternak yang membutuhkan jagung bisa meminta ke gudang bulog," kata Amran, Sabtu (24/8/2019).

Mengenai hal ini, pengamat ketahanan pangan, Prof. Tjipta Lesmana mengapresiasi gebrakan Mentan RI Andi Amran Sulaiman yang terus mengendalikan impor dan menggenjot ekspor komoditas pangan. Tak heran, dia menilai sektor pertanian memiliki kontrobusi besar pada pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

"Hasil riset Bappenas menunjukam bahwa penerapan teknologi pertanian dengan belanja alat mesin, perbaikan saluran irigasi tersier, penyediaan benih tanaman, bibit ternak dan pupuk mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di pedesaan," katanya.

Studi kasus yang dilakukan Bappenas, kata Tjipta, sangat erat kaitanya dengan alokasi anggaran belanja 2016-2017 yang menunjukkan belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi yaitu sebesar Rp 39,1 triliun, belanja barang sebesar Rp 31,8 triliun dan belanja pegawai Rp 7,5 triliun. 

Namun, belanja barang pada periode tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,08 persen. Sementara belanja modal hanya mendorong 0,03 persen. Anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Kementan memiliki peran terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Setiap peningkatan 1 persen belanja alsintan, terjadi peningkatan subsektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian di daerah sebesar 0,13 persen.

"Indikator keberhasilan dapat kita lihat pada peningkatan ekspor komoditas pertanian menurut data BPS. Tahun 2018 ekspor komoditas pertanian melonjak tajam menjadi 42,5 juta ton," katanya.

Ia menjelaskan rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton. Untuk tahun 2019 besar kemungkinan angka ekspor tersebut akan meningkat lagi, karena fokus pada ekspor komoditas pertanian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

"Yang tidak kalah hebat, terjadinya penurunan inflasi bahan makanan yang sangat signifikan menjadi 1,26 persen pada tahun 2017 dari sebelumnya 11,71 persen pada tahun 2013. Apalagi peringkat ketahanan pangan Indonesia, berdasarkan Global Food Security Index juga terus membaik ke peringkat 65 dari 113 negara," ujar Prof. Tjipta.

Sementara pengamat ekonomi politik pertanian Universitas Trilogi, Muhamad Karim menilai harga jagung lokal lebih bagus dibandingkan harga jagung impor. Pasalnya, saat ini jagung lokal memiliki kualitas kandungan protein yang lebih banyak.

"Lebih dari itu, saat musim kemarau ini, kualitas jagung lokal jauh lebih tinggi lagi dan lebih segar karena tidak ada GMO, tidak kopos kopos dan lebih diminati peternak. Saya pastikan harganya juga bagus. Dalam ekonomi, kondisi ini wajar, dimana barang yang berkualitas dan tinggi peminatnya akan diikuti kenaikan harga," katanya.

Namun, Karim menekankan agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil kebijakan impor. Sebab, kebijakan tersebut hanya akan merugikan petani karena kondisi harga yang ada bukan karena stok atau produksi yang tidak mencukupi.

"Lihat saja data Kementerian Pertanian, target produksi jagung hingga akhir tahun 2019 ini sebanyak 33 juta ton. Angka ini naik dari realisasi 2018 sebesar 28,92 juta ton, dipastikan surplus melebihi kebutuhan. Artinya, dari produksi jagung lokal dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya. Lagian kalau impor akan rugi karena dalam transaksi kurs asing. Jadi jika impor pasti itu kebijakan keliru," bebernya.

Senada dengan Karim, Sekretaris Dewan Jagung Nasional, Maxydul Sola juga meminta agar pemerintah tidak melakukan impor. Terlebih, bantuan dan upaya peningkatan produksi dengan alat panen dan pasca panen sudah berhasil dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga di dalam negeri.

"Saat ini saja harganya bagus, yakni di atas Rp 3.150 perkilogram. Kondisi saat ini ada pertanaman dan produksi jagung cukup sesuai kebutuhan bulanan. Ini kita lakukan bersama semua pihak, kita juga bekerjasama membangun kemitraan petani dengan pelaku usaha," katanya.

Sola menyebutkan rata-rata produktivitas jagung lokal sekitar 6 ton per hektare. Karena itu, pihaknya mendukung untuk menaikan produksi menjadi 10 ton per hektar. Peningkatan ini bahkan sudah terjadi di sentra produksi seperti di Sumbawa, Dompu, Sulawesi Selatan, Lampung dan Gorontalo.

"Tercukupinya kebutuhan jagung akan semakin menjauhkan Indonesia dari keran impor jagung yang merugikan petani. Sekarang kita sudah membuat sentra-sentra jagung setiap wilayah dan penanaman terus dilakukan. Selain di lahan sawah juga di lahan kering dan perkebunan," katanya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roslani menyatakan bahwa ancaman impor sudah bisa diatasi jika melihat hasil kerja sektor pertanian selama empat setengah tahun terakahir. Rosan menilai, tren sektor pertanian mampu memiliki nilai tambah.

"Misalnya, ekspor pangan Indonesia selama empat tahun terakhir mengalami lonjakan dahsyat seperti tahun 2018, volume ekspor produk pangan menembus angka 42 juta ton. Beras nasional kita juga terbukti surplus sampai 2 juta ton lebih. Nah bila memang surplus kan tidak perlu impor. Mengartikan juga Indonesia tak selamanya impor," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement