Pemerintahan

Launching Inovasi Pena Sultan, Gubernur Malut: Negeri Ini Negeri Bertuan

Kamis, 22 Agustus 2019 - 21:42 | 87.02k
Launching Pena Sultan dan MoU ditandai dengan pemukulan tifa oleh Gubernur (tengah) dan perwakilan 4 kesultanan. (Foto: Naci)
Launching Pena Sultan dan MoU ditandai dengan pemukulan tifa oleh Gubernur (tengah) dan perwakilan 4 kesultanan. (Foto: Naci)

TIMESINDONESIA, MALUKU UTARA – Gubernur Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Gani Kasuba menghadiri launching Inovasi Pena Sultan dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Malut dengan empat kesultanan di Bumi Moloku Kieraha, di Royal Resto Kalumpang, Ternate, Kamis (22/8/2019).

Pada kesempatan itu, Gubernur Malut mengingatkan pentingnya sebuah kerja sama atau kesepahaman kedua belah pihak tersebut. Penandatanganan MoU ini, kata dia, untuk membangun kebersamaan antara pemerintah daerah dan kesultanan tentang cara bagaimana menangani dan menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Gubernur juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, ia berharap agar kegiatan ini tidak hanya sebatas pada tataran konsep semata. Ia juga berpesan agar bisa menjaga kedamaian di negeri ini karena negeri ini adalah negeri bertuan.

"Negeri ini adalah negeri bertuan dan tuan dari negeri ini adalah para Sultan itu sendiri," tegas Gubernur

Khusus kepada seluruh aparatur pemerintah, dirinya meminta untuk terus membangun kesepahaman dan bersama-sama dengan perangkat adat dan kesultanan di Maluku Utara sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman hari ini.

Sementara, laporan kepala badan kesatuan bangsa dan politik Omar Fauzy mengatakan, dinamika kondisi sosial politik terkait konflik di Maluku Utara menggambarkan permasalahan konflik yang menonjol di wilayah Maluku Utara mulai dari  1999 hingga 2018 meliputi konflik horisontal, konflik batas wilayah, dan konflik pemilihan kepala daerah.

Dalam upaya penanganan konflik yang telah dikoordinasikan dengan stakholder terkait, Maluku Utara mampu meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik ke-3 tim terpadu tingkat nasional dalam penanganan konflik sosial tahun 2018. 

"Pada hari ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara akan melaunching inovasi pelibatan perangkat adat dan kesultanan dalam penanganan konflik dengan tujuan dapat mewujudkan sinergitas penanganan konflik melalui konsolidasi komprehensif berbasis kearifan lokal dan lintas sektor di provinsi maluku utara," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam upaya mengimplementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan konflik, maka beberapa hal yang telah dilakukan meliputi penjaringan aspirasi masyarakat di empat kelurahan dan desa, empat kabupaten dan kota di Maluku Utara, kemudian FGD di empat kesultanan, yakni: Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan.

"Serta dialog pro publik untuk merumuskan kebijakan yang melibatkan adat dalam penanganan konflik agar menjadi solusi pemecah permaslahan di maluku utara," tambahnya.

Acara ditandai dengan pemukulan tifa oleh Gubernur Malut dan empat perwakilan kesultanan Moloku Kieraha, dan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Gubernur Malut dengan empat kesultanan. Kesultanan Tidore diwakili Jou Hukum Yade, Ismail Mahmud SH; Kesultanan Ternate diwakili Bangsa Madopolo, Drs. Iskandar M Djae; Kesultanan Jailolo diwakili Jogugu Haerudin Saefudin, SKM; dan Kesultanan Bacan diwakili Ompu Jogugu Hi. Mocdar Salim G. Arif. 

Launching Inovasi Pena Sultan dan penandatanganan MoU diakhiri dengan pernyataan sikap empat kesultanan di Bumi Moloku Kieraha yang dibacakan Bangsa Madopolo Kesultanan Ternate. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES