Ada OTT KPK, Warga Yogyakarta Pertanyakan Kelanjutan Proyek Saluran Air Hujan

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT KPK), membuat warga Jalan Babaran, Celeban, Umbulharjo, Yogyakarta mempertanyakan kelanjutan pengerjaan Proyek Saluran Air Hujan (SAH) yang saat ini terhenti pengerjaannya. Pengerjaan proyek SAH dimulai pada 6 Agustus 2019. Namun, warga sempat bingung karena mulai hari ini pengerjaan  sudah dihentikan belum ada jawaban pasti kapan pengerjakan akan kembali dilanjutkan.

“Kami minta Pemkot Yogyakarta segera memberikan jawaban kepada warga. Jangan sampai aktivitas kami terganggu karena pengerjaan proyek ini belum tahu kapan selesainya,” terang Sukijo, warga setempat.

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta melakukan pemantauan atas proyek rehabilitasi SAH tersebut. Pemantauan ini untuk memastikan proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUKP) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019 senilai Rp 10,89 miliar dapat selesai tepat waktu.

Dari hasil pemantauan Forpi, terlihat ada dua lobang gorong-gorong ukuran besar sisa galian masih dibiarkan karena tidak ada nampak pekerja yang berada disekitar proyek dan diberi garis sebagai pengaman.

Forpi Kota Yogyakarta mendorong kepada pemerintah Kota Yogyakarta dalam waktu yang tidak lama untuk tetap menjalankan proyek SAH. Sebab, masyarakat menunggu adanya kepastian lanjutan proyek tersebut.

“Dapat dengan menggunakan sistem lelang ulang tetapi harus dikaji dengan teliti aturan-aturan terkait. Mengingat pula kondisi lalulintas didaerah tersebut terbilang cukup padat karena dua arah,” kata Koordinator Forpi Kota Yogyakarta, Baharudin Kamba, Kamis (22/8/2019).

Bahar menambahkan, adanya peristiwa hukum OTT KPK pada waktu Senin (19/8/2019) di Solo, maka diharapkan para ASN tetap bekerja seperti biasa. Jangan takut secara berlebihan menanggapi peristiwa ini. 

“Kedepannya para ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta jangan pernah takut dengan ancaman para pihak manapun terkait dengan lelang atau pengadaan barang jasa. Jika adanya pihak yang mempengaruhi keputusan pemenang lelang yang bukan sesungguhnya, maka dapat diinformasikan atau dikoordinasikan kepada pimpinan kepala daerah,” terang Bahar.

Bahar meminta, OTT KPK Proyek Saluran Air Hujan (SAH) dapat menjadi pembelajaran bagi aparat penegak hukum di daerah dan ASN agar tidak sembrono dalam menjalankan tugasnya. dapat menjadi pembelajaran. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement