Rombongan Fadli Zon Gagal Temui Mahasiswa di Asrama Papua

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Rombongan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, gagal membuka dialog bersama mahasiswa di Asrama Mahasiswa Papua, Jalan Kalasan, Surabaya, Rabu (21/9/2019).

Ini terjadi lantaran penghuni asrama menolak kehadiran tamu dengan memasang sebuah baliho di pagar bertuliskan “Siapapun Yang Datang Kami Tolak”.

“Kedatangan kami bersama teman-teman wakil rakyat dari Papua dan Papua Barat menyampaikan keprihatinan dari apa yang terjadi. Salah satunya dimulai dari sini, Surabaya dan Malang. Kemudian ada insiden di sini dan Papua juga. Kita ingin mendengarkan langsung tentang apa yang terjadi,” kata Fadli.

Karena pertemuan tidak membuah hasil, selang sekitar 20 menit, rombongan geser untuk menemui pihak Pemerintah Provinsi Jatim. Disinyalir tindakan ini merupakam bentuk kekecewaan penghuni asrama atas tindakan represif aparat.

“Kami akan bertemu dengan Gubernur Jatim, Wali Kota Malang serta pihak terkait guna audiensi langsung agar tidak hanya mendengar dari berita saja. Saya kira tugas kami untuk itu dalam rangka pengawasan,” tandasnya.

Fadli Zon juga ingin bertemu Pemerintah Kota Surabaya untuk menanyakan sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan pihak Pemkot dengan mahasiswa di asrama.

“Kita ingin masalah ini segera bisa kita tangani untuk tindakan lebih lanjut,” imbuhnya.

Fadli Zon menyarankan adanya klarifikasi dan investigasi lebih lanjut perihal ditemukannya bendera Merah Putih di selokan depan asrama.

“Saya kira ujaran rasial termasuk salah satu yang harus diinvestigasi karena sensitif dan tidak boleh saya kira di manapun ucapan seperti itu pasti akan menyakiti,” tuturnya.

Ia berharap selanjutnya akan ada investigasi dengan informasi yang akurat dari semua pihak.

“Kita tidak mau menyimpulkan apapun sebelum kita mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang ada,” ucapnya.

Fadli Zon bersama rombongan melanjutkan perjalanan menemui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk memastikan berbagai tindakan responsif apa saja yang telah dilakukan.

“Bersama rekan-rekan anggota DPR dari Dapil Papua dan Papua Barat sedang mencoba komunikasi secara adat juga,” ungkap Fadli.

Di samping itu, DPR RI juga menyiapkan tim yang khusus memantau pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat.

“Pokoknya kita ingin redakan ini dan tidak mau mengambil satu kesimpulan. Kita dengar dulu hasil-hasil mungkin pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu dalam rangka pengawasan ikut membantu mempercepat penyelesaian dengan cepat dan tepat,” pungkas wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement