Dua Desa di Gresik dapat Program Desmigratif

TIMESINDONESIA, GRESIK – Dua desa di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mendapatkan program desa migran produktif atau program Desmigratif 2019. Melalui program tersebut, pemerintah desa diharapkan ikut serta dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik, Ninik Asrukin mengatakan, dua desa yang mendapat program tersebut adalah Desa Mojopetung di Kecamatan Dukun dan Desa Kelompanggubuk di Kecamatan Tambak, Pulau Bawean.

"Beberapa waktu lalu dua kepala desa di Gresik ini diberikan Bimtek oleh pemerintah pusat terkait program desmigratif," katanya kepada TIMES Indonesia, Senin (19/8/2019).

Melalui program tersebut, Ninik berharap dua desa yang ditunjuk oleh pemerintah pusat itu bisa menjadi percontohan dalam hal melindungi pekerja migran Indonesia.

Sementara itu, Kepala Desa Mojopetung Mohammad Nasikhan yang mengikuti Bimtek beberapa waktu lalu mengungkapkan jika program desmigratif diharapkan mempu memberikan manfaat bagi desanya.

Nasihan mengatakan, ada empat pilar yang harus dijalankan oleh pihak desa dalam program desmigratif diantaranya harus bisa menjadi layanan migrasi pertama bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.

Dengan adanya layanan migarasi ini, Nasikhan mengungkapkan proses bekerja di luar negeri dapat terpantau langsung oleh pemerintah desa.

"Sehingga, kini pemerintah desa juga dapat memastikan kondisi warganya yang bekerja di luar negeri," imbuhnya.

Kemudian, pilar selanjutnya adalah pihak desa harus memikirkan bagaimana eks pekerja migran serta keluarganya bisa memiliki usaha di rumah melalui program pemberdayaan.

Usaha yang dimaksud adalah usaha produktif yang bisa menghasilkan pendapatan meskipun berada di desa.

"Lalu pilar ke tiga juga ikut mengawasi keluarga pekerja migran Indonesia melalui community parenting atau upaya melibatkan masyarakat desa untuk bersama-sama mendidik dan mengasuh anak-anak PMI yang ditinggal bekerja ke luar negeri," cetusnya.

Nasihan menambahkan, pilar keempat adalah memiliki koperasi desmigratif. Hal ini bisa diwujudkan apabila para eks PMI sudah memiliki usaha di rumah.

"Lah, ini bisa kita kolaborasikan dengan badan usaha milik desa yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir," tambah Nasihan, satu dari ratusan kepala desa di Indonesia yang mengikuti Bimtek program desmigratif. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement