Persekusi Mahasiswa Papua dan Despotisme Warga-Aparat

TIMESINDONESIA, MALANG – Saya memang bukan orang Papua, tetapi saya merasa jengah pada oknum masyarakat yang acap menyebelahmatakan orang Papua. Padahal selama ini saya berteman dengan orang Papua baik baik saja, seperti halnya tidak ada api jika tidak ada yang menyulut.

Saya bukan orang yang pro dengan gerakan Papua Merdeka, tetapi saya juga bukan pihak kontra yang suka baperan dan lebih memilih otot daripada menyelesaikan masalah dengan bicara baik baik.

Kemarin, organisasi masyarakat (ormas) kembali memberikan bahan pada saya untuk menulis. Tapi, jangan sering sering juga ya lama lama juga ennek senang. Perihal ketidak setujuan bisa dibicarakan baik baik sembari menyeruput kopi kan.

Kericuhan terjadi di Kota Malang pada 15 Agustus lalu. Dikutip dari malangtimes.com aksi tersebut dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) tengah berencana melakukan  longmarch  dari stadion Gajayana menuju Balai Kota Malang dalam rangka peringatan New York Agreement.

Namun, baru sampai di perempatan BCA Jalan Kahuripan, massa aksi sejumlah 43 orang dihadang dan dibubarkan paksa oleh ormas dan aparat keamanan karena diduga aksi yang dilakukan tidak berizin. Pembubaran paksa tersebut mengakibatkan 19 massa aksi mengalami luka berat dan ringan.

Ketika mereka coba menuntut hak sebagai seorang warga negara justru mendapat perlakuan timbal balik yang kurang baik. Tidak hanya pembuburan paksa dari pihak aparat, intervensi dari oknum organisasi masyarakat (ormas) yang jelas satu saudara, sama sama orang Indonesia juga turut menyertai aksi tersebut. Langkah despotisme (sewenang-wenang) sebagai bentuk kesalahpahaman tafsir warga-aparat pada aksi yang dilakukan mahasiswa Papua.

Kejadian ini menambah daftar panjang atas perlakuan kurang beradab pada kawan kawan yang berasal dari Papua. Harus kita akui, bahwa kaum minoritas kerap mendapat perlakuan tidak sama, sikap diskriminatif menjadi semacam kebudayaan di negeri yang katanya menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.

Utamanya Papua, sempat beberapa kali saya menyaksikan lewat siaran berita atau membaca koran. Sebab musyabab perlakuan tidak baik kepada orang Papua, salah satu dari sekian yang paling tampak adalah masalah perbedaan warna kulit.

Sekarang saya coba ingatkan akhi dan ukhti yang mungkin tengah lupa pada pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesusungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” –kecuali bangsa Papua, jelas ini berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Betapa miris, petikan itu saat coba kita masukkan pada perlakuan yang didapatkan oleh saudara sebangsa, setanah air kita “orang papua”.

Masyarakat sekitar seolah salah melihat, padahal yang dilakukan mahasiswa Papua ditujukan pada Amerika Serikat, yang dianggap harus bertanggung jawab atas penjajahan di West Papua. Beruntung saya hanya orang biasa tanpa kekuatan super, seandainya saya mampu melakukan lebih dari biasanya sudah beterbangan mereka yang seolah sok bumi ini milik nenek moyangnya.

Lanjutan dari kericuhan itu terjadi juga didunia maya. Arek arek Malang mengecam keras agar mahasiswa Papua dipulangkan - "Buat petisi lur, usir saja dari Bhumi Arema", begitu cuitan akun Facebook yang saya tidak akan sebut namanya. Sebuah sikap yang saya kurang baik. Sepengetahuan saya selama ini, orang Papua tidak semuanya berwatak keras, malah banyak dari mereka yang juga cukup humble dan ramah.

Kita menjudge mereka tidak baik hanya karena tampang, perbedaan warna kulit, dan kontur rambut – beginilah kalau anda suka membeli buku di toko buku dan melihat sampulnya jelek pasti isinya juga tidak menarik. –Makane mbok jangan “judge by cover” apalagi menertibkan taman baca gratis.

Melihat dari sudut pandang orang Papua, yang saya rasa juga pengakuan dari mahasiswa Papua lewat blognya ia menyatakan aksi tersebut tidak akan sampai terjadi baku hantam jika tidak ada provokasi dari oknum ormas dan intel yang melontarkan kata kata kotor hingga menyebut nama hewan.

Harusnya tidak cepat baper ya, sebelum klarifikasi dahulu duduk perkaranya secara jelas. Boleh mengambil sikap asal dengan kepala dingin.

Dan seandainya saya adalah orang Papua, saya tidak akan melakukan aksi massa kembali. Karena saya bukan orang Papua, ataupun keturuna Papua saya hanya bisa memberikan sedikit saja masukan.

Melihat realita, utamanya di Jawa Timur dalam kurun satu tahun sudah ada delapan aksi yang dibubarkan –alasanya sih banyak, mulai izin yang tidak beres, sampai aparat yang nampaknya perlu dibereskan.

Kawan kawan Papua mungkin juga bisa berkaca pada sosok Nelson Mandela yang berhasil meruntuhkan hukum Apartheid. Hukum yang pertama dicanangkan di Afrika Selatan, pada tahun 1930-an dikuasai oleh dua bangsa kulit putih, koloni Inggris. Dengan cekatannya ia mampu mencangkan undang undang nonrasial. 

Sebagai masyarakat yang merasa bahwa Indonesia memang tidak Jawasentris, saya berharap suatu saat akan ada presiden dari ujung timur sana. Jika kembali pada sejarah pahlawan Indonesia juga beberapa berasal dari Papua, meski tidak banyak masyarakat yang tahu -Frans Kaseipo misalnya. Kedepannya bukan tidak mungkin akan lahir Frans Frans Baru.

Bukannya saya melarang melalui jalur demonstrasi, tetapi mahasiswa Papua ataupun seluruh orang Papua juga harus sadar dengan timbal balik aprat dan ormas selama ini. Jika jalan tersebut sudah tidak efektif juga hanya berujung pada kericuhan, mengapa tidak mencoba jalur yang lebih elegan nan demokratis. Duduk dengan damai di meja bersama kopi sembari membicarakan hak yang seharusnya didapat oleh orang Papua. (*)

INFORMASI SEPUTAR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU DAPAT MENGUNJUNGI pmb.unisma.ac.id 

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
 

*) Penulis: Muhammad Afnani Alifian, Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Malang, anggota redaksi Lembaga Pers Mahasiswa Fenomena Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement