Senin, 23 September 2019
Politik

PDI Perjuangan Pertanyakan Kunjungan Kerja DPRD NTB ke Luar Negeri

PDI Perjuangan Pertanyakan Kunjungan Kerja DPRD NTB ke Luar Negeri Ketua DPD PDIP NTB yang juga anggota DPR RI Rahmat Hidayat. (FOTO: Istimewa)
Senin, 19 Agustus 2019 - 13:01

TIMESINDONESIA, MATARAM – Anggota DPR RI dapil NTB dari PDI Perjuangan mengkritisi kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD NTB ke luar negeri. Kunjungan kerja itu untuk penandatanganan kerjasama bilateral antara Pemprov NTB dengan sejumlah negara di Eropa, seperti Belanda, Prancis dan Belgia, serta ada yang ke Australia.

Ketua DPD PDIP NTB yang juga anggota DPR RI Rachmat Hidayat menyatakan, kepergian para wakil rakyat di masa akhir jabatan mereka itu murni untuk jalan-jalan saja. Pasalnya, jika ada pertemuan di berbagai KBRI, hal itu lebih pada pertanggung jawaban perjalanan berupa tanda tangan dan cap SPPD semata.

“Mana itu bukti kesepakatan tertulis antara NTB dengan negara tujuan. Tunjukkan dong, kok hanya foto selfi di negara tujuan yang banyak mereka tonjolkan di media sosial. Rakyat butuh bukti MoU tertulis bukan foto lagi happy-happy dan jalan-jalan di atas penderitaan rakyat saat ini,” kata Rahmat kepada TIMES Indonesia di Mataram, Minggu malam (18/8/2019).

Rachmat mengaku, izin Mendagri yang menjadi klaim jika kepergiannya legal adalah lebih pada penerbitan administrasi keberangkatannya. Yakni, berupa visa dan permit. “Jadi, itu bukan untuk izin mereka pergi ke sana,” kata Rachmat.

Menurutnya, ada pertemuan resmi di KBRI yang dilakukan para anggota DPRD NTB selama mereka berada di negara tujuan. Hanyalah pertemuan penghormatan tamu yang berkunjung yang menjadi tradisi pihak KBRI. “Kalau pertemuan itu dibilang kesepakatan, jelas bukan,” tegas Rachmat.

Terkait klaim promosi pariwisata NTB ke negara Eropa. Yakni, Belanda, Italia, Turki dan Belgia. Diakui Rachmat, sejumlah negara tersebut bukanlah masuk daftar potensial pasar serta daerah tujuan pariwisata NTB selama ini. Bahkan dalam pertemuan mereka tidak terlihat OPD terkait yang melakukan pendampingannya. Padahal, faktanya, Dinas Pariwisata selaku leading sektor terkait justru anggaran mereka dan beberapa OPD lainnya dirasionalisasi anggarannya hanya sekadar meloloskan kegiatan kunker ke luar negeri tersebut. 

“Bagaimana OPD pemprov NTB mau bangun daerah jika anggarannya oleh DPRD dirasionalisasi hanya sekadar memuluskan rencana kunker ke luar negeri,” terangnya. 

Ia memberikan contoh, jika DPR RI ke luar negeri jelas tupoksinya. Lantaran, ada satu badan khusus yang menjadi alat kelengkapan dewan. Yakni, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) yang bertugas melakukan kerjasama dan penjajakan hubungan diplomatik antar negara.

“Itupun paspor DPR RI adalah hitam. Beda kayak anggota DPRD NTB yang berpergian sekarang, yakni paspornya adalah paspor berpergian alias wisata,” tandas Rachmat Hidayat.

Untuk diketahui bahwa para anggota DPRD NTB melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Rombongan pertama berangkat pada 3 Agustus dan baru pulang pada 9 Agustus. Rombongan kedua berangkat pada 13 Agustus dan pulang pada 19 Agustus 2019. Terkait hal ini, Anggota DPR RI dapil NTB dari PDI Perjuangan  mengkritisi kunjungan kerja tersebut. (*)

Jurnalis : Pauzan Basri (MG-94)
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sofyan Saqi Futaki
Sumber : TIMES Mataram

Komentar

Registration