DPRD Pamekasan Dorong Dinsos Tuntaskan Pendataan Warga Miskin

TIMESINDONESIA, PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (DPRD Pamekasan) meminta dinas sosial (Dinsos) untuk melakukan pendataan orang miskin dengan benar agar penyaluran bantuan beras secara nontunai tepat sasaran, Rabu (24/7/2019).

Pasalnya, masih banyak warga miskin di Kabupaten Pamekasan yang masih belum mendapatkan bantuan beras. Dalam hal ini karena pendataan di lapangan diduga kurang tepat sasaran.

Beras bantuan tersebut adalah program dari Kementerian Sosial RI yang disalurkan melalui Progam Keluarga Harapan (PKH). Sementara proses pencariannya, melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bisa juga dicairkan lewat sejumlah ATM.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Muhammad Sahur, menyampaikan bahwa bantuan beras ini merupakan program pemerintah yang sudah bertahun-tahun tapi cara penyalurannya yang berbeda. 

"Penyaluran ini dalam rangka kita berikhtiar untuk kemudian bantuan itu tidak salah sasaran. Kedua, meminimalisir agar tidak terjadi penyelewengan,"ungkapnya. 

Menurut politisi PPP itu, sampai detik ini tidak ada keluhan dari masyarakat mengenai penyaluran beras tersebut. "Makanya adanya program seperti ini kita harus juga mendorong. Jika nanti tidak tetap sasaran maka kita evaluasi," ungkapnya.

Selain itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan ini juga menyampaikan yang perlu ditingkatkan oleh Dinsos Kabupaten Pamekasan tidak hanya bantuan beras tapi bagaimana memberikan peluang untuk buka usaha. "Jadi untuk mengentaskan kemiskinan tidak hanya memberikan bantuan berupa beras tapi bagaimana memberikan peluang kerja," tegasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement