Kopi TIMES

Andai Pak Jokowi Mau

Andai Pak Jokowi Mau Nurudin, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) (Grafis: TIMES Indonesia)
Rabu, 24 Juli 2019 - 11:16

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) tidak perlu khawatir. Mereka berdua mempunyai pendukung yang fanatik, loyal. Jokowi tumbuh, diidentikan dan dibesarkan dalam lingkungan masyarakat kebanyakan. Wajahnya juga merepresentasikan keberadaan masyarakat umum. Khas orang Jawa dan pedesaan. Ini modal utama. 

Pernyataan Jokowi yang datar dan terkesan kurang tegas sering menjadi modal utama meraih simpati umum.  Maka tak heran, inilah salah satu modal utama Jokowi dalam memimpin untuk kedua kalinya.

Bagaimana dengan Kiai Ma’ruf Amin? Sama saja. Kiai ini juga punya pendukung fanatik dan loyal. Ia berasal dari organisasi keislaman besar Nahdlatul Ulama (NU). Sebagaimana kita tahu, anggota organisasi itu banyak berasal dari desa. Orang NU lebih banyak memfigurkan pimpinannya (kiai, nyai atau orang yang disegani secara organisatoris). Maka, apa kata kiai sering diidentikaan dengan “perintah” yang harus dipatuhi. Masyarakat pedesaan tak banyak yang mempertimbangkan untung ruginya. Yang penting apa kata kiai, mereka akan mengikutinya.     

Modal Utama
Kalau sudah didukung dua kelompok besar yang kuat seperti itu apa yang dikhawatirkan? Pasangan itu tidak perlu lagi khawatir untuk mengambil kebijakan. Apalagi, secara kuantitas jumlah koalisi pendukungnya juga besar. Hanya “kecelakaan” yang membuka peluang pasangan ini “terguncang”.

Oleh karena itu, secara normatif dalam periode kedua ini Jokowi tentu lebih bebas dalam bekerja. Ia bisa menentukan banyak hal berkaitan dengan kebijakan lima tahun ke depan. Ia tidak perlu lagi khawatir atas pencitraannya  menurun. Ini tentu berbeda dengan saat menjelang Pemilu 2019. Jokowi waktu itu tentu hati-hati untuk membuat kebijakan agar tidak memengaruhi elektabilitasnya. Sebab, salah langkah bisa memengaruhi perolehan suaranya pada Pemilu 2019. 

Jokowi barangkali hanya dihadapkan pada “ambisi” partai koalisi yang saat ini tentu sudah ancang-ancang meminta “jatah” jabatan. Sebab, tak ada koalisi yang gratis. Koalisi selamanya berkaitan dengan “dagang sapi”.

Namun, dia juga bisa lebih mudah dari pada tahun 2014. Ia bisa dengan kewenangannya menentukan para menteri, komisaris BUMN dan jabatan politik lain.   Ia misalnya bisa menunjuk para menteri dengan leluasa. Ia bisa menentukan para menteri secara profesional tanpa campur tangan kepentingan koalisi. Kepentingan koalisi tetap perlu diakomodasi, tetapi tak perlu dipikir terlalu serius.  

Jokowi tentu tidak perlu takut pada ancaman partai koalisi jika akhirnya membelot. Dia dan kiai Ma’ruf punya modal utama, yakni pendukung yang loyal. Seandainya koalisi “bermain mata” para pendukung loyal itu tanpa banyak pertimbangkan akan siap berada di depan. Soal ini saya kadang meyakini. Masyarakat mendukung kadang tanpa dipikir dan dipertimbangkan secara rasional, karena kepercayaannya yang begitu besar atau kelewat besar. Kenyataan ini tentu menjadi modal penting dan utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. 

Jokowi juga bisa mengembalikan kekuasaan politik dan kepentingan politik lebih demokratis. Jika ini bisa dilakukan tanpa campur tangan banyak kepentingan politik, ia akan dicatat dalam tinta emas pengembangan demokrasi Indonesia di masa datang.

Misalnya, apakah dia bisa menghapuskan aturan Presidential Threshold (PT), atau minimal menguranginya?. Sebab selama ini indikasi yang berkembang, PT dicurigai penuh kepentingan untuk mengusung calon tunggal atau minimal hanya dua calon. Sebagaimana kita tahu, betapa riskan dan ruwet akibat hanya ada dua calon presiden sebagaimana kita tahu selama ini. Jika ini bisa dilakukan, Jokowi akan dicatat sebagai presiden yang bukan peragu dan sekadar hanya “petugas partai” sebagaimana ungkapan yang selama ini pernah berkembang. 

Tinta Emas
Ia akan menjadi penentu munculnya bibit-bibit muda berkualitas pada tahun 2024 karena tidak akan terbatasi lagi dengan PT. PT mau tidak mau hanya mendudukkan kekuasaan parpol tertinggi. Masalahnya, maukah parpol mengesahkan perubahan tersebut karena otomatis kepentingannnya dalam soal Capres mendatang terkurangi? Tentu ini tidak mudah.

Akibatnya,  Jokowi-Ma’ruf punya modal lebih besar ke depan. Ia tidak lagi terhinggapi katakutan pencitraan juga tak ada kecemasan untuk jabatan presiden 2024 karena sudah tidak memungkinkan lagi maju. Jika berbagai kebijakan bisa dilakukan dengan tegas, ia akan menjadi pemimpin demokratis dari negara yang berpenduduk besar dengan heterogenitas tinggi ini. 

Jokowi tentu hanya akan berhadapan dengan kepentingan oligarki kekuasaan yang selama ini mendukungnya. Kekuasan oligark ini tentu tidak akan mau terusik kemapanannya hanya gara-gara kebijakan yang demokratis. Agaknya, inilah tantangan pasangan Jokowi-Ma’ruf ke depan. Tapi kekuatan utama sudah berada di genggamnya, tinggal apakah  dia mau melakukannya apa tidak? Yang jelas, Jokowi-Ma’ruf  tentu dikelilingi oleh beragam kepentingan di sekikarnya yang tentu saja ikut mewarnai kebijakannya nanti. Andai Jokowi mau. (*)

*)Penulis adalah dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Penulis bisa disapa lewat Twitter/IG: nurudinwriter

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

Jurnalis :
Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Sofyan Saqi Futaki
Sumber : TIMES Jakarta

Komentar

Loading...
Registration