DPR RI Ingatkan Soal Perlindungan Akses Data Kependudukan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengingatkan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) untuk memperhatikan perlindungan data dalam bekerjasama dengan 1.227 lembaga terhadap hak akses data kependudukan.

“Data penduduk yang ada di Dirjen Dukcapil adalah data penduduk yang bersifat rahasia. Untuk itu hanya mereka yang diberi otoritas saja lah yang dapat mengakses data tersebut,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Dirinya mengaku mendukung apa yang dilakukan Dirjen Dukcapil untuk memberikan layanan pada publik termasuk Kementerian/lembaga negara dan privat untuk menggunakan data kependudukan secara terbatas. Namun, hanya sebatas validitas data konsumen atau para pihak yang melakukan pengikat berkekuatan hukum.

 “Sebatas ini saja ya yang saya dukung untuk akses penuh tidak,” ungkap Mardani.

Ia bahkan menyontohkan, di negara lain hanya pengadilan lah yang berhak memberikan izin pada pihak terkait terhadap akses data penduduk. “Karena itu pasti Pemerintah juga dilarang menyebarluaskan data pribadi penduduk,” sebutnya.

Lebih lanjut, dirinya menilai, bila kerjasama ini bisa dilakukan dengan baik, dampaknya bisa dirasakan oleh berbagai pihak. Misalnya, perbankan tidak perlu lagi membuat fotocopy KTP calon nasabah, cukup mengakses satu gateway (terbatas untuk validasi dan tidak bisa mendownload) agar mengetahui itu KTP asli atau bukan.

Begitu juga dengan kasus seperti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang sudah terlebih dahulu memiliki aplikasi “Sentuh Tanahku” untuk mengetahui berbagai hal tentang pertanahan termasuk dalam waktu dekat mengakses keaslian sertifikat tanah

“Itu sudah bagus bentuk pemerintah berinovasi untuk melayani dan memudahkan masyarakat,” tukas Mardani.

Ke depannya, anggota DPR RI ini berharap akses data kependudukan ini dapat disinergiskan untuk proyek jumlah rumah sakit dan jumlah sekolah agar jumlah angkatan kerja dapat sinkron dengan database kependudukan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement