55 Kepala Daerah di Indonesia Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan

Senin, 22 Juli 2019 - 20:14 | 37.40k

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi hingga 22 Juli 2019, sebanyak 55 kepala daerah telah menetapkan Surat Keputusan Bupati dan Wali Kota tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Agus Wibowo, Senin (22/7/2019).

Provinsi yang wilayah kabupaten dan kotanya menetapkan status siaga darurat kekeringan antara lain Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara itu, wilayah kabupaten/kota yang terdampak kekeringan teridentifikasi berjumlah 75 kabupaten/kota, termasuk dua kabupaten di Bali.

Wilayah di NTT yang terdapat lima kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Rote Ndao, dan Flores Timur, dan Kota Kupang. Sedangkan wilayah di NTB yang telah menetapkan status ini yaitu Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa.

Wilayah Banten hanya di Kabupaten Lebak yang telah menetapkan status siaga. Wilayah terbanyak yang menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan yaitu Provinsi Jawa Timur.

"Sejumlah 25 kabupaten teridentifikasi berpotensi kekeringan," ujar Agus Wibowo, Senin (22/7/2019).

Menghadapi darurat kekeringan, BNPB, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) telah melakukan koordinasi untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Pertemuan koordinasi yang digelar hari ini menyebutkan operasi tersebut akan difokuskan pada penanganan kekeringan dan kegagalan panen di wilayah-wilayah teridentifikasi.

Saat ini potensi awan hujan kurang dari 70% sehingga belum dapat dilakukan operasi TMC. Namun demikian, pesawat milik BPPT dalam posisi stand by jika ada wilayah yang berpotensi untuk dilakukannya TMC.

BMKG menyampaikan hari ini potensi hujan 7 hari ke depan masih cukup rendah untuk wilayah Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Di sisi lain, pertumbuhan awan dan potensi hujan masih terfokus di Sumatera bagian utara, Kalimantan Timur dan Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Data BNPB per 22 Juli 2019, rincian 75 kabupaten dan kota terdampak kekeringan yaitu: Jawa Barat (21 kabupaten), Banten (1), Jawa Tengah (21), DI Yogyakarta (2), Jawa Timur (10), Bali (2), NTT (15), dan NTB (9).

Dilihat sebaran bencana kekeringan berdasarkan tingkatan wilayah administrasi sebagai berikut 7 provinsi, 75 kabupaten, 490 kecamatan, dan 1.821 desa. Total air bersih yang telah didistribusikan mencapai 7.045.400 liter.

Agus menyebutkan strategi lain yang telah diupayakan untuk penanganan bencana kekeringan antara lain penambahan jumlah mobil tanki, hidran umum, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.