Soal Super Holding BUMN, PDI Perjuangan Ingatkan Krisis Ekonomi Amerika

TIMESINDONESIA, JAKARTA – PDI Perjuangan menanggapi serius wacana Menteri BUMN Rini Soemarno terkait pembentukan ‘Super Holding’.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, BUMN memiliki peran penting di dalam menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945. Maka itu, penataannya ke depan tidak boleh melepaskan diri dari amanat konstitusi tersebut.

"PDI Perjuangan perlu mengingatkan hal tersebut, agar penjabaran politik ekonomi negara dimulai dari filsafat ekonomi Pancasila, pencapaian tujuan bernegara, desain kelembagaan, kebijakan fiskal dan moneter hingga pengelolaan BUMN berada dalam satu tarikan nafas guna mewujudkan jalan keadilan di bidang ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Hasto, Senin (22/7/2019).

Kata dia, dalam perspektif kelembagaan, pengelolaan BUMN harus menjadi alat strategis negara guna menjalankan tujuan bernegara. BUMN dengan demikian harus setia pada cita-cita kemanusiaan agar Indonesia berkemajuan dan terbebas dari berbagai bentuk penjajahan di bidang ekonomi. 

BUMN lanjut Hasto, juga menjadi instrumen keadilan sosial yang menjadi spirit dasar dari Pancasila. BUMN harus kedepankan good corporate governance, memacu diri dengan semangat membangun kedaulatan perekonomian nasional, ke dalam kompetitif, dan keluar bergotong royong melakukan penetrasi pasar global.

"Mengingat BUMN memiliki peran penting di dalam menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945 maka penataan BUMN ke depan tidak boleh melepaskan diri dari amanat konstitusi. Mereka yang berpikir membentuk super holding, harus belajar dari krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat," imbuh Hasto.

Ditegaskan, dalam mengelola negara, bagi para menteri Pembantu Presiden, wajib memahami hakikat politik ekonomi negara guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang ditandai oleh struktur ekonomi yang berkeadilan. Struktur ini harus meminimalkan berbagai bentuk praktik ketidakadilan di sistem perekonomian Indonesia.

"Semangat membangun sistem perekonomian nasional sebagaimana amanat konstitusi inilah yang dilupakan oleh para penggagas super holding. Apakah mereka lupa dan tidak belajar terhadap bangkrutnya Lehman Brothers di Amerika Serikat dan krisis Deutche Bank yang terjadi akhir-akhir ini?," tegas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement