Wakil Bupati Madiun: Kredit Usaha Pertanian Terkendala Regulasi Perbankan

TIMESINDONESIA, MADIUN – Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agragris  di Kabupaten Madiun masih terkendala regulasi perbankan. Terutama dalam penyaluran kredit modal usaha pertanian. Untuk mendapatkan modal, para petani dihadapkan pada minimnya alokasi dan ketatnya persyaratan kredit.

"Alokasi pinjaman untuk sektor pertanian sangat kecil.  Tidak sampai 22 persen," ujar Heri Wuryanto, Wakil Bupati Madiun pada forum silaturahmi alumni dan kader GMNI Madiun Raya di The Sun Hotel, Sabtu (20/7/2019).

Menurut Hari, kecilnya alokasi kredit permodalan untuk sektor agraris karena dinilai high risk. Sehingga perbankan tidak berani mengalokasikan kredit lebih besar karena berpotensi kena semprit OJK.

"Kendala petani dan kaum marhaen kalau berhadapan dengan bank adalah tidak ada jaminan. Padahal secara karakter mereka cenderung  tidak ngemplangan," ungkap Hari.

Berdasar pengalaman saat mengelola lembaga perbankan, Hari menyatakan  pernah mengalokasikan 60 persen alokasi kredit tanpa jaminan kepada petani dan masyarakat tidak mampu. Dalam perjalanannya, kredit tersebut berjalan cukup lancar.

"Kalau difasilitasi pasti bisa. Jadi regulasi  untuk kredit permodalan khususnya untuk sektor agraris dan pengusaha kecil perlu dipertimbangkan kembali," kata Hari.

Wabup Madiun yang juga alumni GMNI tersebut mengakui bahwa persoalan klasik yang dihadapi petani masih berlangsung. Yakni anjloknya harga gabah saat panen dan naiknya harga pupuk saat musim tanam. Perlu ada kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas masalah tersebut.

"Untuk harga gabah, Pemkab Madiun sudah memulai program resi gudang. Sedangkan untuk harga pupuk perlu didukung permodalan khususnya dari sektor perbankan," tegas Wabup.

Forum silaturahmi alumni dan kader GMNI Madiun Raya bertema Peran Alumni GMNI dalam Membangun Ekonomi Rakyat menghadirkan pembicara Sonny Sumarsono mantan Dirjen Otoda Kemendagri dan Soekarwo mantan Gubernur Jawa Timur. Serta Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto. Ketiga pembicara mengulas pembangunan ekonomi kerakyatan dari berbagai sudut pandang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement