Bambang Haryo Nilai Rencana Pemerintah Kembangkan BBM B30 Tidak Pro Rakyat

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Bambang Haryo Soekartono, anggota Komisi V DPR RI menilai kebijakan pemberlakuan Bahan Bakar BBM B30 (Bahan Bakar Minyak Biodiesel 30 persen) tidak pro rakyat. Karena minyak biodiesel di atas 10 persen dapat merusak mesin industri dan transportasi.

“Ruang bakar kotor, saringan dan injektor cepat rusak, mesin panas dan lainnya, sehingga akan berpengaruh terhadap ekonomi secara keseluruhan,”kata Bambang, Sabtu (20/7/2019).

Politisi Gerindra ini menyebutkan, di Indonesia baru diberlakukan BBM B20. Ini adalah yang pertama di dunia. Karena semua negara di dunia hanya menggunakan BBM jenis B5, B7 sampai dengan B10.

“Misalnya Kanada, Malaysia, Argentina, Australia dan lain-lain. Dampak multiplyer effect kenaikan biodiesel diatas 10 % berakibat fatal terhadap semua mesin-mesin industri dan transportasi,” ungkapnya.

Sebagai informasi, penggunaan B30, ditujukan untuk mengurangi impor migas yang dianggap kerap menjadi penyebab defisit neraca perdagangan.

Tapi menurut Bambang, kebijakan tersebut hanya akan mampu mengurangi impor BBM jenis solar saja. Padahal, impor BBM jenis tersebut porsinya tidak terlalu besar terhadap total impor nasional.

“Subtitusi impor yang dikatakan berpengaruh besar, kenyataannya sangat kecil karena solar adalah bagian kecil dari impor migas, hanya 4,6 juta ton per tahun, sedangkan total migas kita 50,4 juta ton per tahun,” imbuhnya.

Bambang menerangkan, impor migas Indonesia pun hanya 15 persen dari impor non migas. Di mana impor non migas tahun 2018 sebesar 29.868 juta USD, sedangkan impor non migas 158.842 juta USD. Jadi subtitusi biodiesel B20, B30 dan bahkan B100 pun tidak akan berdampak signifikan terhadap nilai impor Indonesia.

Tetapi, menurutnya justru akan berdampak menghancurkan ekonomi dalam negeri.

“Di sini terlihat pemerintah dalam pengendalian kapitalis tanpa mementingkan masyarakat secara luas termasuk keselamatan transportasi,” tegas alumnus ITS ini.

Oleh sebab itu, Bambang mengimbau pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan mengenai penggunaan bahan bakar nabati sebagai energi untuk kendaraan bermotor. Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menggalakkan penggunaan bahan bakar B30 terhadap kendaraan bermesin diesel.

B30 sendiri merupakan campuran biodiesel berbahan dasar sawit sebanyak 30 persen dengan bahan bakar solar sebanyak 70 persen. Alasan Pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar B30 adalah untuk menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan.

Kritik keprihatinan anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, ini juga pernah disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI yang dihadiri Menteri Keuangan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa lalu (16/7). Dengan tegas politisi Gerindra tersebut menganggap alasan pemerintah menerapkan BBM B30 lantaran substitusi impor tidak mendasar. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement