Gini Ratio DIY Tertinggi, DPRD DIY Ingatkan Target Penurunan Kemiskinan

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – DPRD DIY mengingatkan capaian penurunan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih jauh di atas angka kemiskinan nasional sebesar 9,41 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin di DIY sebesar 11,70 persen atau hanya turun sebesar 0,18 persen dibandingkan bulan September 2018.

Target penurunan angka kemiskinan DIY berdasarkan dokumen Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022 sebesar 7,30 persen.

“Artinya menurut Perda RPJMD semestinya prosentase kemiskinan turun minimal satu persen per tahun apabila dihitung dari tahun 2017,” kata anggota Badan Anggaran DPRD DIY, Huda Tri Yudiana di Gedung DPRD DIY, Kamis (18/7/2019).

Huda mengutip data BPS yang dikeluarkan per bulan Maret 2019. Bahwa, penduduk miskin di DIY masih sebesar 11,70 persen. Persentase penduduk miskin ini masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin secara nasional yaitu sebesar 9,41 persen. Kondisi yang ada meleset sebesar 1,8 persen dari seharusnya. Sebab target pada 2022 angka kemiskinan DIY sebesar 7‐ 8 persen.

Menurut Huda, trend penurunan kemiskinan yang tidak signifikan tersebut membuat pesimis target Perda RPJMD DIY akan mampu dicapai pada tahun 2022. Sebab, dalam dua tahun pertama saja melesetnya terlalu jauh dari seharusnya.

“Karena itu diperlukan langkah sangat serius dan gebrakan besar jika ingin mengentaskan kemiskinan sesuai target RPJMD,” ujar Huda.

Ia mengutarakan masalah di atas harus menjadi evaluasi besar yang di ikutu langkah serius, bukan malah sebaliknya mencari berbagai apologi seperti indicator yang kurang sesuai dengan kondisi DIY.

“Apologi itu misalnya beralasan miskin tetapi bahagia, dan sebagainya. Kemiskinan tidak selesai dengan diskusi di atas meja, tetapi harus dengan langkah-langkah riil yang menyentuh akar permasalahan,” papar Huda.

Ia melihat selama ini masih banyak program pengentasan angka kemiskinan yang salah sasaran. Sasaran program pengentasan kemiskinan masih resisten diseret-seret dalam urusan politik di tengah masyarakat bawah. Program pengentasan kemiskinan harus dapat dipastikan sasarannya yang tepat.

“Misalnya berapa jumlah rumah tidak layak huni versi propinsi dan versi kabupaten kota beda-beda, dan sebagainya,” terang Huda.

Selain dua langkah diatas, hal pokok yang wajib dilakukan adalah keberpihakan anggaran. Dalam dokumen APBD DIY 2019, anggaran masih sangat kecil, dibawah lima persen dari belanja langsung. 

Bahkan dana keistimewaan bisa dikatakan belum menyentuh masalah penurunan angka kemiskinan. Disamping capaian penurunan angka kemiskinan di DIY berjalan lambat, BPS juga mengumumkan tingkat ketimpangan (gini ratio) di DIY yang masih tinggi. 

Gini ratio di DIY per Maret 2019 masih menduduki peringkat pertama nasional yaitu sebesar 0,382 dan hanya turun 0,002 poin dibandingkan bulan September 2019.

“Jelas, dua masalah besar diatas menjadikan keprihatinan bersama dan PR besar bagi Pemda DIY. Memprihatinkan tingkat ketimpangan DIY tinggi beberapa tahun terakhir ini,” jelas Huda.

Huda mengatakan karena besarnya masalah tersebut maka Pemda perlu jug melibatkan masyarakat luas dan dunia usaha harus dibuka secara terarah. Misalnya program‐program Corporate Social Responbility (CSR) harus beroreintasi pengentasan kemiskinan.

“Jika perlu diberikan intensif bagi perusahaan yang pro aktif membantu penanganan kemiskinan. Tanpa langkah signifikan, sangat pesimis target angka kemiskinan 7,3 persen pada tahun 2022 bisa tercapai, karena progress sampai saat ini meleset terlalu jauh,” terang anggta DPRD DIY, Huda Tri Yudiana. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement