BNN Lawan Penjajahan Narkoba dengan Memberdayakan Pegiat Anti Narkoba

TIMESINDONESIA, MALANG – BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Malang tengah memberdayakan pihat swasta untuk membentuk pegiat anti narkoba dalam upaya melawan penjajahan narkoba.

"Bangsa kita sedang dijajah, tapi bukan oleh bangsa lain namun oleh narkoba dan di Jawa Timur saja 2,8% atau setara dengan 562.778 penduduknya sebagai penyalahguna narkoba dan hal ini harus kita lawan," tegas Kepala BNN Kabupaten Malang,  Letkol Laut (PM) H.Agus Musrichin, Selasa (25/6/2019) siang di Hotel Gets, Malang, Jawa Timur.

Agus menjelaskan, karena kondisi narkoba berada dalam fase darurat, maka sangat membutuhkan penanganan secara komprehensif dan multi disiplin. Bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali, termasuk masyarakat di dunia usaha atau swasta.

Berbicara di hadapan peserta Workshop P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Lingkungan Swasta Tahun Anggaran 2019, Agus Musrichin menyatakan bahwa peranan swasta juga sangat penting.

Mengapa dibutuhkan kehadiran pihak swasta? "Karena belum ideal perbandingan antara personel BNN yang hanya 39 orang dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang yang hampir 2 juta. Apalagi wilayahnya yang sedemikian luas. Karena itu kami harapkan setelah workshop ini bisa terbentuk penggiat-penggiat anti narkoba," tegas Agus.

Workshop P4GN bagi kalangan swasta adalah bagian program BNN dalam memberdayakan masyarakat dalam bentuk pengembangan kapasitas  swasta untuk menambah peengetahuan dan pemahaman mengenai P4GN.

Harapannya nanti, akan tumbuh pemahaman pada diri mereka tentang kesadaran dan keterlibatan dalam bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). "Bila sudah memahami hal itu, diharapkan dari peserta terbentuk penggiat anti narkoba," tambah Agus.

BNN sendiri lebih banyak berfokus pada upaya pencegahan. Karena itu sinergitas antara perusahaan swasta di Kabupaten Malang dalam kemampuannya meningkatkan upaya P4GN ini menjadi sangat penting.

Apalagi, seperti disebutkan Agus, penyalahgunaan narkoba sekarang ini sudah menyentuh ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Tidak hanya di perkotaan saja, tetapi sudah menyebar ke seluruh pelosok desa. Bukan hanya oleh orang kaya saja, mereka yang kehidupan ekonominya minimpun juga kena.

"Itu sungguh memprihatinkan. Kalau semuanya diserahkan BNN tidak mampu. Masih belum ideal antara jumlah petugas BNN dengan jumlah penduduk dan penyalahguna narkoba. Disinilah perlunya keberadaan penggiat-penggiat narkoba di masyarakat, terutama di perusahaan-perusahaan swasta," tambah Agus.

Agus menegaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan kondisi darurat narkoba sesuai dengan UU no 35 Th 2009 pasal 104  tentang peran serta masyarakat dalam upaya P4GN.

Kebijakan negara dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia juga sudah sangat jelas. Yakni melalui pengurangan aspek demand dan supply yang dilakukan secara berimbang. "Artinya kedua aspek itu dilakukan secara simultan, terintegrasi, dengan kekuatan berimbang antara upaya pencegahan, rehabilitasi, maupun pemberantasan sindikat kejahatan narkoba," tegasnya.

Karena itu BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Malang saat ini tengah berusaha keras memberdayakan pihat swasta untuk membentuk pegiat anti narkoba dalam upaya melawan penjajahan narkoba.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement