TIMESINDONESIA, GRESIK – Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ecoton meminta pemerintah segera bertindak dan menyetop praktik impor sampah.
Peneliti Ecoton Andreas Agus Kristanto menganggap, apapun alasannya impor sampah tidak bisa dibenarkan dan menyalahi undang-undang. Apalagi, Indonesia belum mampu mengelola sampah dengan baik.
Ecoton sejak setahun lalu dikatakan Andreas sudah mengindikasi adanya sampah plastik yang bermerek luar negeri masuk ke Indonesia.
"Indikasi sejak tahun lalu tahun 2018, kalau sampahnya sedikit itu bisa dimaklumi. Lah, kalau banyak sampah bermerek luar negeri ditemukan ini yang jadi pertanyaan," katanya, Selasa (18/6/2019).
Masuknya sampah dengan merek dan lokasi jual dari luar Indonesia diduga disebabkan oleh impor kertas bekas yang dilakukan oleh perusahaan kertas namun, dalam impor kertas itu disisipi sampah plastik sebesar 30 hingga 60 persen.
Berdasarkan kajian atas merk sampah plastik yang masuk, diketahui bahwa lebih dari 35 negara dan yang paling besar dari Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru.
"Hasil kajian kami, dari impor kertas berkas itu, kemudian disisipi sampah plastik sebesar 30 sampai 60 persen. Entah apa motifnya, kalau sisi ekonomisnya, sampah plastik bisa diolah jadi biji plastik dan juga dipilah kemudian dijual kembali di sini," imbuh Andreas.
Andreas membeberkan, dari temuan yang dilakukan beberapa kali, sampah impor tersebut kebanyakan dari sampah rumah tangga. Bahkan, jenis popok, elektronik dan plastik juga ditemukan dalam tumpukan sampah impor.
Selain meminta menyetop kebijakan impor sampah, Ecoton juga mengampanyekan memerangi sampah plastik utamanya plastik satu kali pakai. "Termasuk sedotan dan juga plastik satu kali pakai, itu kita perangi dan kampanyekan di masyarakat," tutupnya.(*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Faizal R Arief |
| Publisher | : Ahmad Rizki Mubarok |
| Sumber | : TIMES Gresik |
