Kopi TIMES

Aksi Sinergi 5 Pilar untuk Negeri

Aksi Sinergi 5 Pilar untuk Negeri Penulis, Fahmi Prayoga, Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya
Senin, 17 Juni 2019 - 09:32

TIMESINDONESIA, MALANG – Di zaman sekarang, sektor swasta dan juga akademisi sudah cukup sering duduk bersama atas ajakan pemerintah tentu untuk membincangkan isu terkini agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Penyelenggaraan pembangunan terkini memerlukan pihak lain yang terlibat aktif dalam proses mendesain kebijakan serta sebagai pengawas dalam pelaksanaannya.

Hal ini dikarenakan tantangan pembangunan yang telah semakin kompleks sehingga pemerintah tak dapat menjadi seorang pemain tunggal untuk menyelesaikan semua masalah yang ada.

Antarelemen masyarakat yang majemuk dapat menjadi solusi karena kolaborasi ini juga diiringi dengan keahlian spesifik dari masing-masing pihak untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi bersama.

Secara singkat, dengan berkembangnya keterbukaan ruang partisipasi yang luas lagi sinergi ini mencakup 5 elemen yang disebut sebagai sinergi penta helix. Yang mana pemerintah, swasta, akademisi, media, dan komunitas merupakan elemen yang bernaung di dalamnya. 
Sektor masyarakat menjadi penggerak perekonomian melalui kemapuan konsumsinya.

Sedangkan sektor swasta yang hal ini kita sebut sebagai bagian dari sektor bisnis dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi serta produksinya. Maka kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dari kedua elemen ini tentu perlu didukung. Apabila tidak, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi lesu ketika kedua elemen ini tidak mengeluarkan penuh kekuatannya.

Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat digenjot dengan menciptakan daya saing yang hal ini perlu sebuah pembaharuan di dalamnya serta inovasi yang dapat perannya dapat dimainkan oleh akademisi. Sementara itu peran dari media adalah sebagai penyebarluasan informasi. Artinya kedua elemen ini dapat menjadi sebuah jembatan gagah yang menjadi tempat hilir mudik pengetahuan dalam proses pembangunan.

Pemerintah sendiri akan berperan untuk menciptakan kelembagaan yang baik serta desain kerangka kebijakan yang mendukung proses pembangunan. Tentu publik membutuhkan sebuah hal yang meyakinkan mereka bahwa hal-hal yang dilaksanakan pemerintah adalah yang terbaik serta tidak melenceng dari aturan.

Maka proses pembangunan ini juga harus melibatkan azas kredibel, professional, dan transparan demi terciptanya kemakmuran bersama. Dengan adanya informasi yang transparan, maka hal yang terjadi adalah biaya transaksi ekonomi akan dapat menjadi minimal. (*)

* Penulis, Fahmi Prayoga, Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

  

Jurnalis :
Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

Komentar

Loading...
Registration